JAKARTA — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan data kependudukan nasional di tengah pesatnya transformasi digital. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama para pakar keamanan siber dalam pertemuan yang berlangsung di kantor XecureIT, Jatiwaringin Junction, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pertemuan dipimpin oleh pakar keamanan siber Gildas Deograt Lumy dan dihadiri langsung oleh Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, bersama Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Teguh menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen paling penting dalam menjaga keamanan sistem administrasi kependudukan. Menurutnya, kecanggihan infrastruktur digital tidak akan berjalan optimal tanpa didukung SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan ancaman siber.
“Pembangunan sistem kependudukan tidak hanya soal server, jaringan, dan protokol keamanan. Yang paling utama adalah kesiapan SDM sebagai pengelola utama. Tanpa SDM yang tangguh, infrastruktur sehebat apa pun akan menjadi rentan,” tegas Teguh.
Diskusi berlangsung dinamis dengan menyoroti pentingnya membangun ketahanan keamanan digital sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan data kependudukan. Dukcapil bersama para pakar siber sepakat bahwa keamanan data harus dipandang sebagai ekosistem yang mencakup teknologi, regulasi, serta manusia sebagai pengendali utama sistem.
Dalam pembahasan tersebut, penguatan keamanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi perhatian utama. IKD diproyeksikan sebagai portal Single Sign On (SSO) layanan administrasi digital yang terintegrasi dengan berbagai platform pelayanan publik, seperti MyASN, All Indonesia, serta portal layanan perlindungan sosial dan aplikasi pemerintah lainnya. Karena itu, penguatan sistem keamanan IKD dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan integritas, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem layanan digital nasional.
Dirjen Teguh menegaskan bahwa transformasi menuju layanan administrasi digital yang terintegrasi harus dibarengi dengan penguatan sistem perlindungan data yang berlapis dan berkelanjutan. “IKD akan menjadi gerbang utama berbagai layanan digital pemerintah. Oleh karena itu, aspek keamanan harus menjadi prioritas agar masyarakat merasa aman dan percaya dalam menggunakan layanan digital,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Dukcapil bersama para pakar keamanan siber akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi kerentanan sistem administrasi kependudukan agar setiap ancaman dapat diantisipasi sejak dini.
Direktur PIAK, Muhammad Nuh Al Azhar, menekankan pentingnya penguatan kesiapan teknis internal melalui peningkatan kapasitas tim keamanan siber. Ia menyampaikan bahwa audit enkripsi data dan evaluasi metode penyimpanan biodata sensitif harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap sesuai dengan perkembangan regulasi perlindungan data pribadi.
“Standar enkripsi tidak boleh statis. Sistem keamanan harus terus diperbarui agar data penduduk tetap aman dan terlindungi. Kami juga terus memperkuat kemampuan tim teknis untuk melakukan deteksi dini dan penanganan insiden siber secara real-time,” ujarnya.
Sementara itu, pendiri XecureIT, Gildas Deograt Lumy, menyoroti pentingnya percepatan transformasi menuju identitas digital yang aman dan terpercaya. Bersama Onno W. Purbo, ia menilai optimalisasi arsitektur keamanan terpusat menjadi kunci menjaga integritas basis data antara KTP-el fisik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Kita sedang bergerak menuju era di mana identitas digital menjadi tulang punggung layanan publik. Karena itu, integritas dan keamanan sistem harus dijaga agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap transformasi digital ini,” jelasnya.
Menurut Gildas, langkah Dukcapil sudah berada pada arah yang tepat dengan menempatkan penguatan SDM sebagai prioritas utama, seiring pembangunan infrastruktur teknologi yang semakin modern.
“Keamanan data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal manusia yang mengoperasikan sistem. Dengan kolaborasi lintas sektor, kita dapat membangun ekosistem pertahanan data nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis yang menegaskan komitmen bersama antara Dukcapil dan para pakar keamanan siber dalam memperkuat ketahanan data kependudukan Indonesia. Melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan standar keamanan, serta pengembangan sistem yang adaptif terhadap ancaman digital, Dukcapil terus memastikan integritas dan perlindungan data kependudukan tetap terjaga di tengah percepatan transformasi digital nasional.
