Padang — Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengapresiasi tinggi Pemerintah Kota Padang dari sisi capaian target kinerja administrasi kependudukan (Adminduk). Dengan capaian kinerja Adminduk yang jempolan, Teguh menilai “Kota Taplau” (Tapi Lauik) ini sangat siap sebagai piloting atau daerah percontohan program digitalisasi bansos.
“Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman, sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui 34 persen, tertinggi di Sumatera Barat,” kata Dirjen Teguh Setyabudi dalam kegiatan koordinasi Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).
Dengan capaian tersebut, kata Teguh, Kota Padang menjadi salah satu dari 42 penerima program Digitalisasi Bansos yang dinilai layak menjadi pelopor implementasi di Sumatera Barat. “Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan tepat sasaran,” ucap Teguh Setyabudi.
Dirjen Teguh Setyabudi menjelaskan, integrasi digital data kependudukan lewat IKD ini dirancang untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan negara.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Padang sebagai pilot project digitalisasi bansos.
Ia menilai, program tersebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan data yang selama ini menghambat efektivitas penyaluran bantuan.
“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi, padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap semuanya menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” ujarnya.
Maigus menambahkan, untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.
Selain itu, Pemko Padang juga menyiapkan berbagai langkah strategis, di antaranya pembentukan 1.700 agen lapangan yang melibatkan unsur ASN, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala.
“Para agen akan dibekali pelatihan dan sosialisasi intensif agar masyarakat mampu mengakses sistem digital dengan baik, didukung kesiapan infrastruktur dan tim teknis. Kita menargetkan peluncuran program digitalisasi bansos di Kota Padang pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan rampung,” pungkasnya.
