Jembrana – Sejumlah sekolah dasar hingga menengah di Kabupaten Jembrana menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Jembrana setelah melakukan kunjungan lapangan, Kamis (25/9/2025). Sidak dilaksanakan di beberapa wilayah, meliputi Kecamatan Melaya, Mendoyo, hingga Pekutatan.
Rombongan Komisi I terbagi menjadi dua tim. Di wilayah Melaya, sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Jembrana, H. Sajidin, didampingi anggota I Wayan Suparta dan I Nengah Budiasa. Sementara di Mendoyo dan Pekutatan, rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Jembrana, I Nyoman Sudiasa, bersama sejumlah anggota lainnya.
Distribusi Guru Tidak Merata
Di Melaya, tim menyambangi SD Negeri 2 Gilimanuk dan SD Negeri 4 Gilimanuk. Dari kunjungan tersebut terungkap persoalan serius terkait distribusi tenaga pendidik. SD Negeri 2 Gilimanuk misalnya, kekurangan guru agama, baik Hindu maupun Islam. Untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah bahkan harus melibatkan relawan dengan dana swadaya siswa sebesar Rp10 ribu per bulan.
Sebaliknya, di SD Negeri 4 Gilimanuk justru terdapat kelebihan guru agama Hindu. Agar jam mengajar tetap terpenuhi, salah satu guru akhirnya dialihkan membantu proses belajar di SD Negeri 2 Gilimanuk.
Penolakan Regrouping dan Permintaan Tambahan Tenaga Pendidik
Berlanjut ke Mendoyo, sidak dilakukan di SD Negeri 2 Yehembang Kangin dan SD Negeri 2 Yeh Sumbul. Di Yehembang Kangin, pihak sekolah menyampaikan penolakan terhadap rencana regrouping. Alasannya, gedung sekolah yang baru dibangun pada 2022 masih dalam kondisi baik, jumlah siswa diperkirakan meningkat, dan lingkungan sekolah dinilai mendukung.
Sedangkan di SD Negeri 2 Yeh Sumbul, keluhan yang muncul cukup beragam, mulai dari kekurangan guru agama Hindu, guru olahraga, staf tata usaha, hingga perbaikan sarana fisik seperti pagar dan plafon kelas. Selain itu, posisi kepala sekolah juga masih kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Kasus Bullying di SMP
Sidak juga dilakukan di SMP Negeri 1 Pekutatan. Komisi I menemukan adanya kasus perundungan (bullying) yang cukup memprihatinkan, hingga membuat salah satu siswi memutuskan berhenti sekolah. Selain itu, pihak sekolah menyampaikan kebutuhan mendesak berupa rehabilitasi ruang kelas, pengadaan 70 unit komputer yang sempat tertunda karena pandemi, serta penyesuaian menu makan bergizi agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.
Tanggapan DPRD
Ketua Komisi I DPRD Jembrana, H. Sajidin, menilai berbagai temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata sangat merugikan peserta didik. Ada sekolah yang kekurangan guru, ada juga yang kelebihan. Hal ini harus segera dicarikan solusi agar proses belajar tidak terganggu,” ujar Sajidin.
Ia juga menyoroti persoalan perundungan yang terjadi di SMP Negeri 1 Pekutatan.
“Bullying tidak boleh dianggap remeh. Anak yang menjadi korban bisa kehilangan semangat belajar, bahkan sampai putus sekolah. Kami mendesak agar sekolah bersama dinas pendidikan mengambil langkah nyata agar hal ini tidak terulang,” tegasnya.
Selain itu, Sajidin menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal berbagai aspirasi sekolah, baik terkait penambahan guru, perbaikan fasilitas, maupun penyediaan sarana penunjang pembelajaran.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Jembrana, I Nyoman Sudiasa, menekankan perlunya sinergi semua pihak dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Jembrana.
“Harapan kami, pemerintah daerah cepat merespons setiap kebutuhan sekolah. DPRD siap mendorong eksekutif agar anggaran pendidikan mendapat prioritas dalam RAPBD. Kami ingin memastikan anak-anak di Jembrana mendapatkan hak pendidikan yang layak,” ungkapnya.
Komisi I DPRD Jembrana menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pendidikan di daerah setempat semakin merata dan mampu menjawab tantangan ke depan. (%)
