Jembrana – Komisi I DPRD Jembrana menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jembrana, Selasa (30/9/2025). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Jembrana, I Nyoman Sudiasa, berlangsung dinamis dengan berbagai kritik dan masukan dari anggota dewan.
Isu yang mencuat dalam rapat meliputi rencana regrouping sekolah, minimnya tenaga pengajar, kasus bullying, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Jembrana.
Salah satu sorotan datang dari I Kadek Sadnyana yang menekankan masalah kekurangan guru agama Hindu. Menurutnya, kondisi ini sudah terlalu lama tanpa penyelesaian. Kritik serupa juga dilontarkan I Ketut Sadwi Darmawan yang menyoal wacana regrouping sekolah. Ia menilai isu tersebut berpotensi menimbulkan keresahan publik apabila tidak dijelaskan secara transparan sejak awal.
Persoalan infrastruktur turut diangkat oleh I Made Gangga Paribasa. Ia menyinggung kondisi salah satu TK yang terpaksa menumpang belajar di balai banjar setelah bangunan sekolahnya roboh akibat banjir. Selain itu, ia meminta agar penempatan guru P3K dilakukan secara merata dan profesional.
Menjawab hal itu, Kadisdikpora Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra menegaskan bahwa regrouping masih sebatas kajian evaluasi. Menurutnya, kajian ini diperlukan karena ada sekolah-sekolah yang sudah tidak mendapat murid baru. Ia memastikan regrouping tidak serta merta menutup sekolah, melainkan bersifat sementara dan bisa dibuka kembali bila diperlukan.
Terkait kekurangan tenaga pendidik, Anom mengakui jumlahnya cukup besar, mencapai sekitar 200 orang. Hal ini dipicu oleh banyaknya guru pensiun dan tidak adanya rekrutmen rutin dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menambahkan, permasalahan lain muncul karena sejumlah kepala sekolah sudah melewati dua periode jabatan, sehingga harus diganti sesuai aturan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Jembrana, I Nyoman Sudiasa menekankan agar setiap kebijakan terutama regrouping sekolah dikaji lebih selektif. Ia mengingatkan pentingnya sosialisasi yang maksimal agar masyarakat tidak salah persepsi.
Dari pihak BKPSDM, I Nyoman Santy Purba menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menurutnya, pagu belanja pegawai membuat penambahan guru tidak bisa dilakukan secara cepat.
Rapat akhirnya menyepakati perlunya kajian lebih mendalam dan komunikasi intensif antara DPRD, Disdikpora, serta instansi terkait, agar persoalan pendidikan di Jembrana dapat diatasi tanpa menimbulkan keresahan masyarakat. (%)
