Kendari, nirmedia.co – Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, Ph.D., mewakili PJ. Gubernur menghadiri Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Pelataran Ekx MTQ Kendari. Acara ini dihadiri berbagai elemen dalam penyelenggaraan pemilu. Hadir dalam acara ini Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne, dan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, serta sejumlah pejabat dan pengawas pemilu dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara.
Sebagai penyenggara kegiatan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si., mengawali sambutan sebagai bentuk pelaporan kegiatan dan hasil kerja Bawaslu Provinsi Sultra . Pada kesempatan tersebut, ketua bawaslu Sultra mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutama kepada pimpinan Bawaslu RI, Lolly Suhenty, yang berkenan hadir secara langsung. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa bangga bahwa Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari lima provinsi yang diizinkan mengadakan Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak.
“Terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang telah mengizinkan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang boleh mengadakan Kick off pengawasan berdasarkan hasil review inspektorat Bawaslu Republik Indonesia. Kebanggaan kami bertambah besar mengingat di tengah dinamika politik nasional, pimpinan kami yang tercinta ibu Lolly Suhenty berkenan hadir di Bumi Anoa ini untuk melakukan kick off secara langsung. Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara satu-satunya kick off yang dihadiri langsung oleh Pimpinan Bawaslu RI adalah Sulawesi Tenggara,” ucap Ketua Bawaslu.
Ketua Bawaslu juga menekankan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. “Saya ingin meminta sahabat-sahabat panwascam, Bawaslu kabupaten/kota, seluruh jajaran pengawas Sulawesi Tenggara untuk jangan menghianati kepercayaan pimpinan hadir di Sulawesi Tenggara,” lanjutnya.
Beliau juga melaporkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, dengan rincian pengawasan pencocokan dan penelitian serta pencalonan perseorangan, termasuk jumlah pemilih tetap dan metode pengawasan yang digunakan. “pada aspek pengawasan pencocokan dan penelitian dan pencalonan perseorangan.
Pada pemilu tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki daftar pemilih tetap sebesar 1.867.931 pemilih. Setelah KPU menerima DP 4 dan disinkronisasikan dengan DPT Pemilu terakhir, diperoleh angka 1.883.620 pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan melaporkan bahwa dari DP4 1.883. 620 pemilih telah dicoklik sebanyak 967.251.
Ketua bawaslu menjelaskan bahwa diperoleh angka tersebut menggunakan beberapa metode pengawasan yang “pertama pendampingan secara langsung kepada pantarli dalam kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah pemilih. Kedua dengan melakukan uji petik terhadap beberapa kawasan atau lokasi yang memiliki riwayat permasalahan terkait dengan daftar pemilih. Ketiga dengan menjadi kembali alamat-alamat pemilih dengan mengenalili dan mengidentifikasi rumah-rumah yang telah ditempelkan stiker ciklik maupun belum. “ ungkapnya.
Selanjutnya dalam mendukung kerja Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penunjang sebaran pusat informasi dan pengaduan di Masyarakat, “Diperkuat dengan Posko Kawal Hak Pilih sebanyak 239 buah yang tersebar di seluruh desa, Kecamatan dan seluruh kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara. “ ungkap Ketua Bawaslu.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu juga menyampaikan permohonan penting kepada pemerintah daerah. “di 14 kabupaten/kota telah dilengkapi dengan sekretariat panitia pengawas Kecamatan. Terdapat 3 kabupaten/kota yang belum diterbitkan rekomendasi kepada daerah untuk penugasan Aparatur Sipil Negara pada sekretariat panwascam. Sehingga belum memiliki sekretariat panwascam. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Baubau. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, kami mohon berkenan Bapak Penjabat Gubernur untuk dapat melakukan koordinasi, membantu Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, memohon kiranya para pejabat bupati dan walikota agar dapat mempercepat rekomendasi bagi ASN yang akan ditugas bantukan. Sekretaris memiliki fungsi yang sangat vital untuk memberikan kekuatan bagi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, khususnya bagi Pemilu Kecamatan.” Ucapa ketua bawaslu.
Ketua BNawaslu juga menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala terkait anggaran di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Tenggara, “pencairan termin kedua sebanyak 60% masih belum dicairkan. Namun perlu kami sampaikan bahwa sesuai Permendagri untuk tahun 2024 sudah harus terdapat pencairan termin kedua sebanyak 60% dan sampai saat ini belum dicairkan. Tetapi ini bukan kesalahan pemerintah daerah, karena pedoman pengelolaan dana hibah di lingkungan Bawaslu sebagaimana surat keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 357 tahun 2024. Sebelum pencairan, Bawaslu harus terlebih dahulu melakukan ekspos penggunaan anggaran termin pertama di hadapan TAPD, dan ini belum dapat kami lakukan, berhubung masih banyaknya tugas-tugas pengawasan.” Ucapnya.
Sekda Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. “Peran masyarakat dalam mengawasi pemilihan serentak tahun 2024 merupakan fondasi utama untuk memastikan pemilihan yang adil, jujur, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Beliau juga mengingatkan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan pemilu. “Saya menyampaikan pesan kepada aparatur sipil negara, pejabat daerah, pejabat negara, TNI, dan Polri di Sulawesi Tenggara untuk bersikap netral dan tidak memihak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini,” tambahnya.
Pada akhir sambutannya Menanggapi permohonan Ketua Bawaslu, Sekda menyampaikan bahwa keluhan tersebut akan segera ditindaklanjuti. “Terkait keluhan Ketua Bawaslu, akan kami atensi . Untuk pencairan 60% tidak lagi diminta karena yang 40% saja kami belum tahu penggunaannya. Jadi ya segera dilaporkan. Disampaikan supaya kami bisa proses untuk pencairan 60% itu. Ini hadir juga para Sekda yang mewakili kabupaten/kota, semoga ini nanti kita esensi pertama kita menginginkan Pemilu ini benar-benar diawasi dengan baik sehingga kita akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah sesuai dengan amanah.”
Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H., dalam sambutannya menekankan tiga hal penting. Pertama, kehadirannya di Kendari bukanlah kebetulan, melainkan karena keyakinan akan potensi Sulawesi Tenggara. “Sulawesi Tenggara ini provinsi yang sangat kaya akan kekayaan alam, kebudayaan, dan sumber daya manusianya. Saya meyakini Sultra akan mampu menjalankan proses pemilihan kepala daerah yang berkeadaban,” katanya.
Kedua, beliau membahas pentingnya pemetaan kerawanan pemilu dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan. “Mari kita bekerja sekuat-kuatnya agar proses pemilihan kepala daerah di sini tidak mengalami kendala, benar secara aturan, berkeadilan secara hasil, dan tentu saja berkeadaban secara cara,” tegasnya.
Ketiga, beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu. “Pengawasan Pilkada bukan hanya tugasnya Bawaslu, tapi pengawasan Pilkada ini pada hakekatnya tanggung jawab seluruh warga yang ada di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Setelah memberikan sambutan, Lolly Suhenty secara resmi memulai Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Berbagai unsur pimpinan yang hadir bersama-sama melepaskan 17 ekor merpati putih sebagai simbol dimulainya pengawasan pemilu.
Acara ini juga diakhiri dengan penandatanganan kerja sama antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam acara ini Ketua KPU Sultra, Dr. Asril, S.Sos., M.Si., Kepala BNNP Sultra, Isamuddin, perwakilan Korem, Kejati Sultra Bobbi Sandri, S.H., M.H., Wakil Ketua DPR Jumardin, serta para panwascam dari 221 kecamatan se-Sultra. (An/nir).
