Jembrana – Komisi III DPRD Kabupaten Jembrana menggelar rapat kerja pada Rabu (19/03/2025) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Jembrana. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa, ST, serta dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja beserta jajaran dan Direktur RSU Negara bersama timnya.
Adapun fokus utama rapat ini adalah mengevaluasi selisih tarif layanan antara RSU Negara dan BPJS Kesehatan, yang menyebabkan kerugian bagi rumah sakit. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, total selisih tarif antara klaim BPJS dengan tarif riil RSU Negara selama tahun 2023 dan 2024 mencapai Rp 71,01 miliar.
Tahun 2023, tarif INACBG’s tercatat sebesar Rp 72,38 miliar, sementara tarif RSU mencapai Rp 124,91 miliar, sehingga terdapat selisih Rp 52,52 miliar. Pada tahun 2024, selisih ini berhasil ditekan menjadi Rp 18,49 miliar, dengan tarif INACBG’s sebesar Rp 76,32 miliar dan tarif RSU sebesar Rp 94,81 miliar. Dengan pengawasan ketat, hingga 19 Maret 2025 selisih ini berhasil ditekan hingga di bawah Rp 1 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa, ST, menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan harus terus dilakukan agar selisih tarif tidak terus membebani RSU Negara.
“Kami mendorong agar ada sinergi antara BPJS dan RSU Negara untuk menghindari ketimpangan tarif di masa mendatang. Evaluasi ini sangat penting demi keberlanjutan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSU Negara, dr. Ni Putu Eka Indrawati, menyampaikan bahwa rumah sakit terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem klaim BPJS Kesehatan.
“Kami telah memperkuat pengawasan terhadap klaim BPJS dan melakukan evaluasi tarif layanan agar lebih sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, kami juga memanfaatkan sistem digital untuk mendeteksi potensi kerugian sejak dini. Dengan upaya ini, kami berharap RSU Negara tetap stabil secara finansial dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jembrana,” jelasnya.
Dengan adanya perbaikan sistem ini, diharapkan RSU Negara dapat lebih stabil secara finansial dan terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Jembrana. (*)
