Padang — Kota Padang terpilih menjadi pertama di wilayah Sumatera Barat—dan salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia—sebagai daerah percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional pada tahun 2026.
Untuk itu, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, memimpin langsung rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Dinas Dukcapil se-Sumatera Barat di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Rabu (22/4/2026) petang.
Rapat ini menjadi agenda pembuka dalam rangkaian kunjungan kerja selama tiga hari, 22–24 April 2026, di Bumi Minangkabau.
Program transformasi digital bantuan sosial (bansos) atau perlindungan sosial (perlinsos) ini posisi Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi leading sector atau koordinator utama secara nasional berada di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Itu sebabnya secara maraton Ditjen Dukcapil terus memperkuat koordinasi jajarannya untuk memastikan penyaluran perlinsos lebih tepat sasaran, akurat, dan transparan terutama di 40 kabupaten/kota tujuan.
Dalam rapat tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi hadir bersama Direktur Bina Aparatur Dukcapil Erliani Budi Lestari dan Plh Direktur IDKN Mensuseno. Hadir pula Kadis Dukcapil Provinsi Sumbar Besri Rahmad, serta jajaran Kadis Dukcapil dari 12 kabupaten dan 7 kota di Minangkabau.
Dalam arahannya Dirjen Teguh menyatakan, Kota Padang menjadi pionir di Sumatera Barat, dan dirinya berharap seluruh jajaran Dukcapil di Minangkabau dapat mendukung penuh agar program berjalan sukses dan menjadi teladan nasional.
Digitalisasi bansos melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. “Setiap proses penyaluran bansos harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukcapil berperan memastikan data penerima terbuka dan dapat diverifikasiUntuk itu aktivasi IKD harus terus digencarkan. Karena IKD merupakan instrumen utama dalam verifikasi penerima bansos sehingga tidak ada lagi duplikasi maupun penerima fiktif,” tutur Teguh.
Teguh juga mengajak seluruh jajaran Dukcapil di Sumbar memastikan integrasi data kependudukan berjalan mulus dengan sistem perlindungan sosial. Sebab, data yang akurat adalah kunci agar bansos tepat sasaran. Kepada segenap jajaran pemerintah daerah di Sumbar, Teguh meminta dukungan penuh baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengawal program ini. “Sinergi pusat dan daerah adalah fondasi keberhasilan digitalisasi perlinsos.”
Pendampingan Teknis Berkelanjutan
Plh Direktur IKDN Mensuseno menambahkan, Ditjen Dukcapil akan terus memberikan pendampingan teknis agar daerah tidak berjalan sendiri. “Kita ingin memastikan semua tahapan berjalan sesuai standar nasional. Sosialisasi kepada masyarakat penerima bansos sangat penting. Mereka harus memahami manfaat digitalisasi ini, sehingga tumbuh kepercayaan dan partisipasi aktif,” kata Mensuseno.
Sementara Kadis Dukcapil Provinsi Sumbar Besri Rahmad menyatakan pihaknya menyambut baik penunjukan Kota Padang sebagai proyek percontohan. “Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukcapil Sumbar siap mengawal implementasi digitalisasi bansos agar masyarakat merasakan manfaat nyata,” kata Besri.
Kadis Dukcapil Kota Padang Teddy Antonius menyatakan hal senada. “Sebagai daerah yang dipercaya menjadi piloting nasional, Kota Padang berkomitmen penuh menjalankan amanah ini. Kami akan memastikan integrasi data kependudukan berjalan optimal sehingga penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran. Dukungan dari seluruh pihak sangat kami harapkan,” tegas Kadis Teddy.
Kunjungan kerja Dirjen Dukcapil ke Sumatera Barat tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas daerah. Agenda ini akan berlanjut hingga Jumat (24/4/2026) dengan berbagai kegiatan pendampingan teknis dan evaluasi implementasi program di lapangan.
