JAKARTA — Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menerima audiensi Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk di kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Wali Kota hadir bersama Staf Ahli Jeanet Karundeng, Plt. Kadis Dukcapil Royke Roeroe. Sementara itu, Dirjen Dukcapil didampingi Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid, serta jajaran. Pertemuan ini membahas sejumlah permasalahan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Tomohon dan kebutuhan penguatan layanan.
Walikota Caroll Senduk menjelaskan, permasalahan utama adminduk di Tomohon adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan, serta keterbatasan penerapan layanan digital.
Plt. Kadis Dukcapil Royke Roeroe menambahkan, meski aplikasi E-Dukcapil Tomohon sudah tersedia, aksesnya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Beberapa kendala yang dihadapi antara lain, rendahnya perekaman KTP-el bagi pemilih potensial usia 17 tahun, atau warga yang baru menikah. Hal ini berdampak pada pemblokiran data dan hambatan penerbitan dokumen lain dalam satu KK.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Tomohon telah menjalankan program “Jebol” (Jemput Bola) dengan pelayanan langsung ke kelurahan, serta memastikan stok blanko KTP-el tetap tersedia (per April 2026 tercatat 8.841 keping).
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan dukungan penuh terhadap program dan kebutuhan layanan adminduk di Kota Tomohon. “Kami mendukung penuh penguatan layanan di Tomohon, baik penyediaan alat perekaman biometrik maupun peningkatan kualitas SDM. Namun semua tetap harus mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran,” ujar Teguh.
Ia juga mengapresiasi kebijakan dan pelayanan yang telah berjalan, serta mendorong Pemkot Tomohon untuk terus mengoptimalkan kualitas layanan adminduk, termasuk memperluas aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.
Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid juga menyampaikan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah. “Kunci keberhasilan layanan adminduk ada pada sinergi. Dukcapil pusat siap mendukung pelatihan SDM dan pemenuhan sarana, tetapi daerah juga harus aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih sadar pentingnya dokumen kependudukan,” jelas Farid.
