DENPASAR – Anggota MPR RI, Dr. Wayan Sudirta, menggelar sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Denpasar, Rabu (11/3). Dalam kesempatan tersebut, Sudirta mengajak seluruh lapisan masyarakat Bali untuk memperkuat kerukunan, mengingat Hari Suci Nyepi tahun ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan.
Hari Suci Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026 mendatang akan berbarengan dengan aktivitas ibadah umat Muslim. Sudirta menekankan pentingnya sikap saling menghargai, terutama saat umat Hindu melaksanakan Catur Brata Penyepian.
“Toleransi kita sudah teruji. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saat Nyepi yang bersamaan dengan Ramadan, umat Muslim melakukan salat di rumah masing-masing. Ini bentuk penghormatan terhadap Amati Lelungaan (tidak bepergian) yang dijalankan umat Hindu,” ujar Sudirta dalam sosialisasinya.
Pancasila Jangan Hanya Jadi ‘Polesan’
Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Sudirta mengingatkan bahwa Pancasila yang digali Bung Karno adalah perekat utama kebhinekaan. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa ideologi negara tidak boleh hanya dijadikan alat kosmetik kekuasaan.
Ia menyoroti fenomena korupsi yang kian melambung dan perilaku kekuasaan yang dianggap menjauh dari nilai demokrasi. Jika hal ini dibiarkan, menurutnya, eksistensi NKRI bisa terancam.
“Kalau Pancasila hanya diucapkan dan dipoles poles, tapi perilaku kekuasaan justru sebaliknya menindas, korup, anti-kritik, dan anti demokrasi maka tidak mustahil NKRI ini terancam terpecah belah,” tegasnya di hadapan peserta yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, hingga tokoh adat.
Soroti Korupsi dan Politik Dinasti
Senada dengan Sudirta, para peserta sosialisasi yang terdiri dari aktivis LSM dan advokat mendesak lembaga legislatif untuk lebih berani mengawasi perilaku kekuasaan. Mereka mengeluhkan pengusutan korupsi yang dinilai “lembek” karena tidak dibarengi dengan pemiskinan koruptor.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut antara lain:
Korupsi Merajalela: Pengembalian aset negara hasil korupsi dianggap minim sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Nepotisme dan Dinasti: Praktik politik dinasti tanpa meritokrasi dinilai merusak kepercayaan publik terhadap otoritas penguasa.
Kriminalisasi Kritik: Adanya kekhawatiran terhadap tindakan membungkam kritik masyarakat di tengah gaya hidup mewah pejabat yang terpampang nyata.
Alarm Sejarah: Jangan Sampai Terulang 1998
Sudirta memperingatkan bahwa ketidakpercayaan rakyat akibat kesewenang-wenangan bisa memicu ledakan sosial. Ia merujuk pada peristiwa sejarah kelam tahun 1965, 1978, hingga 1998.
“Peluang terjadinya (kerusuhan) bisa direm bilamana otoritas kekuasaan mau membenahi diri. Tapi kalau kekuasaan anti-kritik dan justru mengkriminalisasi masyarakat di tengah korupsi yang terang-benderang, sejarah pahit bisa saja terulang,” pungkas politisi senior ini.
Acara yang berlangsung selama dua jam ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk menjaga kondusivitas Bali menjelang hari raya besar keagamaan di tengah dinamika politik nasional yang kian dinamis.(Sia)
