Jembrana – Pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Jembrana berlangsung hangat. Rapat kerja yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Kamis (14/8/2025), mempertemukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membedah arah kebijakan fiskal tahun depan.
Ketua Banggar DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, S.M, menegaskan rapat ini menjadi pintu awal penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024.
“Kami minta Ketua TAPD memaparkan secara jelas asumsi dasar, kebijakan pendapatan dan belanja, hingga program prioritas di setiap perangkat daerah agar pembahasan bisa lebih mendalam,” ujarnya.
Tantangan dan Fokus Pembangunan
Banggar mencatat setidaknya lima persoalan strategis yang membayangi Jembrana pada 2026, seperti rendahnya kualitas SDM, tingginya kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur yang belum merata, kebutuhan perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penyesuaian terhadap UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Kebijakan daerah harus sinkron dengan delapan sasaran nasional, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan UMKM dan investasi,” tambah Ni Made.
Angka Proyeksi 2026
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp1,165 triliun, menurun Rp17,45 miliar dari target tahun 2025. Belanja daerah justru naik tipis menjadi Rp1,223 triliun, sehingga memunculkan defisit sekitar Rp58,08 miliar yang akan ditutup lewat pembiayaan daerah.
Ni Made mengingatkan, tren penurunan target pendapatan perlu diantisipasi sejak dini.
“Kami dorong TAPD menggali potensi PAD secara maksimal agar saat RAPBD 2026 dibahas, ada peluang memperbaiki target,” tegasnya.
Penjelasan TAPD
Sekda Jembrana sekaligus Ketua TAPD, Drs. I Made Budiasa, M.Si, menyampaikan proyeksi tersebut disusun berdasarkan kondisi ekonomi daerah, regulasi baru, dan capaian tahun sebelumnya.
“Penurunan target bukan berarti kinerja turun, tetapi langkah realistis menyesuaikan kemampuan fiskal. Kami tetap mencari peluang peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan,” jelas Budiasa.
Ia menambahkan bahwa belanja diarahkan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur ketahanan pangan, dan pemberdayaan UMKM, dengan memastikan program sejalan dengan provinsi dan pusat.
Rekomendasi Banggar
Dalam kesimpulan rapat, Banggar DPRD memberi lima rekomendasi utama:
1. Mengkaji ulang potensi pendapatan agar tidak terjadi penurunan signifikan.
2. Memperkuat pengelolaan PAD melalui inovasi layanan dan regulasi.
3. Menjaga sinkronisasi program daerah-provinsi untuk menghindari tumpang tindih.
4. Memprioritaskan anggaran pada pendidikan, kesehatan, UMKM, dan infrastruktur strategis.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD.
Rapat ini menjadi langkah awal sebelum pembahasan RAPBD 2026. DPRD menekankan agar arah pembangunan sejalan dengan visi “Jembrana Maju, Harmoni, dan Bermartabat”, tanpa mengabaikan target pembangunan nasional. (%)
