Jembrana – Permasalahan antrean panjang kendaraan logistik di Pelabuhan Gilimanuk kembali menjadi perhatian. DPRD Kabupaten Jembrana mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mencari jalan keluar atas persoalan yang dinilai terus berulang dan berdampak terhadap distribusi logistik.
Rapat tersebut menghadirkan perwakilan DPRD Jembrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana, PT ASDP Indonesia Ferry, KSOP, Kepolisian, serta Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (GAPIBA). Dalam kesempatan itu, Ketua GAPIBA yang diwakili Sekretaris Jenderal GAPIBA, Suharyono, menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini dirasakan para pengemudi truk.
Menurut Suharyono, kepadatan kendaraan di lintas Ketapang–Gilimanuk tidak bisa lagi hanya dijelaskan karena faktor cuaca. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan lain yang perlu segera dibenahi, mulai dari penerapan sistem STB online, belum optimalnya layanan Indonesia Logistics Platform (ILP), keterbatasan kapasitas kapal, jumlah dermaga yang belum memadai di Gilimanuk, hingga kebijakan retribusi sebesar Rp4.000 yang dinilai ikut memperlambat pergerakan kendaraan menuju pelabuhan.
“Kami datang bukan hanya menyampaikan keluhan, tetapi menginginkan adanya langkah konkret agar persoalan yang kami hadapi setiap hari bisa segera diselesaikan,” kata Suharyono.
Selain persoalan sistem, GAPIBA juga meminta adanya evaluasi terhadap armada penyeberangan. Mereka berharap ASDP, KSOP, dan operator kapal melakukan peninjauan terhadap kondisi kapal yang masih beroperasi, terutama kapal dengan kapasitas kecil maupun yang kerap mengalami kendala teknis.
Ketimpangan infrastruktur pelabuhan turut menjadi perhatian. Dibandingkan Pelabuhan Ketapang yang memiliki sembilan dermaga, Pelabuhan Gilimanuk dinilai masih tertinggal karena hanya memiliki tujuh dermaga, sementara tidak semuanya mampu melayani kendaraan logistik berbobot besar. Karena itu, GAPIBA mengusulkan penambahan dermaga baru sekaligus peningkatan kapasitas fasilitas yang sudah ada.
Para pengemudi juga mempertanyakan penerapan retribusi Rp4.000. Menurut mereka, kendaraan hanya mengantre untuk masuk ke kawasan pelabuhan dan bukan memanfaatkan fasilitas parkir, sehingga kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi.
Menanggapi masukan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry menjelaskan bahwa arus kendaraan memang mengalami peningkatan setelah masa libur sekolah, dengan kenaikan kendaraan logistik sekitar 4 persen dan bus sekitar 3 persen. Kondisi tersebut disebut sebagai kepadatan arus lalu lintas karena kendaraan masih dapat bergerak meski dengan kecepatan rendah.
ASDP juga menyampaikan rencana peningkatan kapasitas Dermaga II yang akan mulai dibahas pada awal Agustus. Penguatan dermaga tersebut ditargetkan mampu meningkatkan daya tampung kendaraan berat dari sekitar 30 ton menjadi 50 ton.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jembrana menyampaikan telah menyiapkan rencana pengembangan kawasan Manuver Gilimanuk dan Pelabuhan Cargo sebagai solusi jangka panjang. Apabila proses perencanaan berjalan sesuai target, pembangunan diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027.
Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, SM, menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam RDPU tidak akan berhenti sebagai catatan rapat semata. DPRD berkomitmen mengawal hasil pembahasan tersebut agar menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kami akan memperjuangkan seluruh hasil rapat ini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Harapannya, solusi terhadap persoalan antrean di Gilimanuk benar-benar bisa diwujudkan,” ujar Sri Sutharmi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, S.Sos., M.H., menilai persoalan antrean berkaitan erat dengan implementasi Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Menurutnya, perubahan pola distribusi logistik harus diimbangi kesiapan infrastruktur agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Ia mengingatkan, apabila pengalihan arus logistik dilakukan tanpa dukungan fasilitas yang memadai, biaya distribusi diperkirakan dapat meningkat hingga 30–40 persen. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga barang yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui forum tersebut, DPRD Jembrana menyatakan akan terus mengawal berbagai rekomendasi yang dihasilkan hingga ke tingkat pemerintah pusat, mengingat persoalan antrean di Pelabuhan Gilimanuk telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu tantangan utama dalam kelancaran distribusi logistik antara Pulau Jawa dan Bali. (%)
