JEMBRANA – Menyusul meluasnya aksi demonstrasi di sejumlah daerah, pengamanan Kantor DPRD Jembrana kini diperketat. Pengamanan ini melibatkan petugas gabungan dari TNI/Polri dan Pasikian Pecalang Bali Kabupaten Jembrana. Tujuannya tak lain untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Ketua Pasikian Pecalang Bali Kabupaten Jembrana, I Made Pande Dwi Putra, menyatakan bahwa puluhan pecalang sudah bersiaga sejak Minggu (31/8) malam. Mereka berupaya mengantisipasi potensi aksi anarkis.
“Kami tidak mengharapkan adanya situasi anarkis. Kalaupun tetap ada, kami berusaha mengantisipasi agar Jembrana tetap aman dan kondusif,” ungkap Pande, Senin (1/9). Ia juga menegaskan penolakan keras terhadap demonstrasi yang berujung anarkis.
Selain bekerja sama dengan TNI/Polri, Pecalang juga telah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi. Atas permintaan Sri Sutharmi, 10 pecalang akan disiagakan di Kantor DPRD selama lima hari ke depan. Mereka akan dibagi menjadi dua shift, siang dan malam, untuk memastikan penjagaan maksimal.
“Atas permintaan ibu Ketua tadi saat pertemuan, selama 5 hari ke depan, kami Pecalang Kabupaten Jembrana ikut menjaga Kantor DPRD,” tutur Pande. Ia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Pecalang di tingkat desa untuk menjaga kondusivitas wilayah adat masing-masing.
Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, membenarkan langkah antisipasi ini. Meskipun ia meyakini Jembrana tetap kondusif dan belum ada pemberitahuan resmi terkait aksi demonstrasi, langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan.
“Kami mengantisipasi, meskipun saya meyakini di Jembrana sangat kondusif. Dan sejauh ini memang belum ada surat atau pemberitahuan akan ada aksi di Jembrana,” jelas Sri Sutharmi.
Ia menambahkan, pengamanan gabungan ini juga melibatkan Banser dan dilakukan atas koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Kami mengajak Pecalang dan Banser. Atas izin dan koordinasi dengan Forkopimda, kita merangkul Jaga Bali yang kita punya, yakni Pecalang di Jembrana,” tandasnya.
Sri Sutharmi juga menyebutkan bahwa pengamanan serupa bisa diterapkan di kantor-kantor lain, seperti Kantor Bupati, jika diperlukan.(Sis)
