Jembrana – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pada Rabu (11/2/2026). Rapat ini difokuskan pada pembahasan program ketahanan pangan, sektor perikanan, serta optimalisasi subsidi bagi masyarakat.
Raker yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Jembrana tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, S.Sos., MH. Turut hadir Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana beserta jajarannya.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan memaparkan sejumlah program unggulan berbasis potensi daerah yang tengah dan akan dijalankan. Untuk sektor perkebunan, komoditas kakao masih menjadi unggulan. Namun demikian, bantuan bibit kakao masih terbatas karena alokasi dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Jembrana baru direncanakan tersedia pada Oktober mendatang.
Selain perkebunan, sektor peternakan juga mendapat perhatian melalui program bantuan satu ekor sapi untuk setiap kelompok, serta dukungan bagi kelompok ternak babi dan kambing. Di sektor pertanian, hibah bibit, pupuk, dan pestisida tetap disalurkan guna menjaga produktivitas petani. Sementara itu, program ketahanan pangan diarahkan pada pemanfaatan pekarangan rumah, seperti penanaman cabai, meski jumlah bantuannya masih terbatas.
Beranjak ke sektor perikanan, pemerintah daerah memberikan bantuan budidaya ikan sebesar Rp12 juta per kelompok. Program P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) juga difasilitasi dengan bantuan Rp20 juta per kelompok.
“Khusus perikanan, dukungan kami dalam bentuk uang untuk menunjang kegiatan kelompok,” jelas Kepala Dinas.
Ia menambahkan, sistem penyaluran subsidi BBM bagi nelayan kini telah menggunakan aplikasi guna meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran.
Lebih lanjut, Kepala Bidang Perikanan menjelaskan terdapat tiga program prioritas, yakni budidaya ikan nila jantan dan betina dengan target penjualan mencapai Rp104 juta, pengembangan kampung nelayan dengan syarat lahan minimal 50 are, serta pengajuan BBM subsidi yang dilakukan setiap bulan melalui SPBU.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Jembrana I Ketut Suastika menyampaikan sejumlah masukan berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan pihaknya.
“Beberapa waktu lalu saat kami turun ke masyarakat, mereka meminta bantuan pakan tradisional dan pabrikan. Ada tiga kelompok yang siap, tinggal pengelolaannya saja,” ujarnya.
Suastika juga mendorong agar budidaya lebih difokuskan pada ikan lele dibandingkan indukan nila. Menurutnya, kebutuhan lele di Bali mencapai sekitar 5 ton untuk mendukung program MBG, sehingga peluang pasar masih sangat terbuka. Lele tersebut dapat difilet dan dibesarkan ukurannya sesuai kebutuhan pasar.
Tak hanya itu, Komisi II juga mendorong pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengupayakan hibah mesin tempel melalui pemerintah provinsi guna memperkuat sarana nelayan.
Di sisi lain, persoalan retribusi turut menjadi sorotan.
“Target kita 2,7 miliar, tapi realisasinya masih ada piutang. Bagaimana kita bisa memungut retribusi kalau sarana dan prasarananya belum memadai,” tegas Suastika.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas menyebut salah satu kendala terdapat pada fasilitas timbangan yang belum memadai dan segera akan dipersiapkan. Selain itu, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terintegrasi dengan pasar ikan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Sementara itu, operator menjelaskan bahwa pembelian BBM subsidi di SPBU khusus wilayah Pengambengan dibatasi satu kali dalam sebulan. Untuk perahu besar, pengambilan harus melalui dinas, sedangkan perahu kecil dapat mengakses melalui aplikasi. Bukti pelunasan menjadi syarat utama untuk memperoleh BBM subsidi. Pelayanan bagi nelayan kecil juga tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP), baik melalui SPBU maupun di Pengambengan, dengan kapasitas pengambilan lebih besar di SPBU.
Menambahkan hal tersebut, I Putu Sudiasa menyampaikan perlunya sinergi lebih kuat untuk mengupayakan bantuan ke pemerintah provinsi. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala di lapangan, khususnya bagi penjual dan pembeli yang kesulitan memperoleh rekomendasi BBM subsidi.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Jembrana berharap terbangun sinergi yang semakin solid antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mengoptimalkan program subsidi dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Jembrana. (%)
