BADUNG – Jagat media sosial di Bali mendadak riuh. Sebuah unggahan dari akun Facebook Wayan Setiawan viral setelah melontarkan kritik pedas yang ditujukan kepada Bupati Badung. Kritikan tersebut menyoroti proses penunjukan Direktur Utama (Dirut) BUMD yang dinilai sarat akan pelanggaran etika dan konflik kepentingan.
Wayan Setiawan dalam narasinya secara terang-terangan menyindir gaya kepemimpinan sang Bupati yang dianggap hobi “menyerobot”.
“Menurut keyakinan saya, spesialisasi Bupati Badung adalah main serobot. Dulu… orang diserobot. Sekarang Dirut orang diserobot, padahal masih kolega,” tulis Wayan dalam unggahannya yang dikutip, Jumat (30/1).
Soroti Perpindahan Dirut dari Tabanan
Kritik tersebut mengerucut pada sosok Kompyang, yang diketahui masih menjabat sebagai Dirut di Kabupaten Tabanan, namun kini justru berlabuh ke Badung sebelum masa tugasnya usai. Wayan menilai hal ini mencederai komitmen moral dan profesionalisme sebagai pejabat publik.
“Belum juga menyelesaikan kewajiban sebagai Dirut, si Kompyang sudah berpindah ke lain hati. Konyolnya, Bupati Badung selaku KPM (Kuasa Pemilik Modal) kok malah menerima si Kompyang jadi Dirut? Etika mana etika???? Duh… selingkuh memang indah!” cetus Wayan dalam unggahan viral tersebut.
“Emang di Badung Nggak Ada Orang Pintar?”
Tak hanya soal etika perpindahan jabatan, gelombang kritik juga datang dari tokoh masyarakat Mengwi bernama Gusti. Ia mempertanyakan dominasi pejabat asal Tabanan yang kini mengisi posisi-posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
“Ini sudah tidak masuk akal. Masak semua dari Tabanan. Sekda dari Tabanan, Dirut pasar dari Tabanan. Emang di Badung nggak ada orang pintar?” ujar Gusti dalam pernyataan yang turut viral.
Kekecewaan ini mencerminkan keresahan warga lokal terkait representasi dan keadilan bagi putra daerah Badung untuk menduduki jabatan penting di tanah kelahirannya sendiri.
Penunjukan pejabat BUMD yang masih terikat kontrak di daerah lain ini dinilai berpotensi melanggar prinsip good governance dan integritas jabatan. Publik pun kini mempertanyakan transparansi di balik keputusan KPM Badung.
Hingga berita ini dipublikasikan, tim redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Bupati Badung melalui pesan singkat WhatsApp terkait riuhnya kritik tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada respons atau klarifikasi resmi yang diberikan oleh pihak terkait.
