BANYUASIN, nirmedia.co – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan dan membuka Rapat Kerja serta Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.
“Dukcapil adalah inti dari semua layanan publik dan satu-satunya lembaga yang memiliki data terlengkap,” kata Dirjen Teguh Setyabudi saat membuka acara di Hotel Wyndham Opi Jakabaring, Selasa (16/7/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam. Hani, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa Rakorda Dukcapil Banyuasin dihadiri oleh seluruh OPD, Kadis Dukcapil Banyuasin, serta Kadis Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam arahannya, Pj. Bupati Banyuasin memberi instruksi kepada seluruh pegawai Dukcapil Banyuasin terkait layanan tanpa permohonan.
“Penduduk yang tidak mengajukan permohonan atau yang baru saja melahirkan harus segera dilayani oleh petugas UPT untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan, pastikan formulir diisi dengan benar,” tegas Hani.
Dirjen Teguh Setyabudi juga menyebutkan bahwa Dukcapil mengeluarkan 20 jenis dokumen kependudukan. “Saya mengharapkan seluruh pegawai Dukcapil Banyuasin memberikan pelayanan PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, dan Akuntabel) dalam penerbitan dokumen kependudukan,” ujarnya.
Menghadapi Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November tahun ini, Dirjen Teguh memberikan peringatan kepada Kadis Dukcapil dan semua peserta yang hadir.
“Kita harus fokus dan menggalakkan perekaman KTP-el untuk pemilih pemula, serta mengurus blangko KTP-el untuk perubahan data penduduk yang pindah domisili dari Kota Palembang ke Kabupaten Banyuasin. Perempuan yang belum berhijab juga bisa mengganti foto KTP mereka,” jelasnya.
Teguh juga memuji inovasi Dukcapil Kabupaten Banyuasin yang memberikan layanan tujuh hari dalam seminggu di pusat layanan terpadu, tanpa hari libur untuk administrasi kependudukan. “Ini adalah langkah yang bisa ditiru oleh Dukcapil di daerah lain,” tambahnya.
Selain itu, kepada jajaran Dukcapil kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, Teguh menyarankan untuk mempercepat aktivasi IKD (Identitas Kependudukan) bagi setiap penduduk yang membuat dokumen kependudukan.
“Sesuai arahan Presiden, IKD akan dikembangkan menjadi dompet digital,” tutup Dirjen Teguh.
