DENPASAR – Anggota DPR RI sekaligus Anggota Badan Kajian MPR RI, Dr. Wayan Sudirta, SH., MH., mengajak masyarakat untuk tidak pernah lelah menyampaikan kritik dan masukan demi perbaikan bangsa. Kritik dinilai penting sebagai penyeimbang, meskipun kadang memicu resistensi dari oknum elit penguasa.
Hal itu disampaikan Sudirta saat menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di hadapan tokoh masyarakat Bali di Denpasar, Sabtu (20/6). Sudirta menyoroti masifnya kritik dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga aktivis di media sosial belakangan ini. Menurutnya, pro-kontra antara lingkaran kekuasaan dan masyarakat adalah hal yang lumrah dalam alam demokrasi.
“Sebagai anggota legislatif dan wakil rakyat, seorang anggota DPR/MPR wajib mewakili kepentingan rakyat di dapilnya, mewakili konstituen, serta membawa misi perjuangan partai politik yang mengusungnya. Forum legislatif adalah ruang yang menggambarkan kebhinekaan dan keragaman aspirasi tersebut,” ujar Sudirta.
Saat ini, media sosial kerap dibanjiri kritik pedas dari masyarakat terkait berbagai program pemerintah yang dianggap tidak maksimal. Mulai dari isu pemborosan anggaran, hingga kebijakan efisiensi atau “ikat pinggang” yang dirasa hanya mencekik masyarakat kecil di ujung tombak pelayanan, sementara para elit terkesan tidak tersentuh.
Kritik-kritik tajam ini banyak disuarakan oleh para konten kreator yang memiliki ratusan ribu pengikut. Namun sayangnya, respons dari pemegang kekuasaan kadang tidak mencerminkan empati terhadap kondisi rakyat yang sedang tertekan.
“Ada elit-elit yang justru berkomentar dengan nada intimidatif serta mengancam,” lanjutnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah tokoh masyarakat yang hadir meminta agar DPR RI lebih memperketat fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Mereka mengingatkan agar penguasa tidak arogan terhadap suara rakyat kecil.
Masyarakat menilai, jika pengelolaan anggaran negara dilakukan secara maksimal dan konsisten, kasus-kasus penyelewengan tidak akan terjadi.
”Kalau pengelolaan anggaran maksimal dan konsisten, mestinya tidak ada lagi korupsi. Termasuk korupsi di BGN yang menimpa petinggi-petingginya itu, yang disebutkan melibatkan puluhan elit,” cetus salah satu peserta sosialisasi.
Selain masalah anggaran, warga juga menumpahkan keprihatinan mereka terhadap fenomena kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh oknum penegak hukum. Masyarakat berharap penegak hukum bisa kembali ke marwahnya sebagai pengayom dan pelindung, bukan justru menjadi pihak yang melanggar hukum.
