JEMBRANA – Proyek pembangunan Pasar Umum Negara di Kabupaten Jembrana, Bali, yang telah rampung lebih dari tiga tahun lalu, ternyata masih menyisakan persoalan. Salah satu vendor lokal asal Desa Pengambengan mengaku hingga kini belum menerima pelunasan pembayaran dari kontraktor pelaksana proyek, PT Adhi Persada Gedung (APG).
Perwakilan vendor, Amanullah, mengungkapkan dirinya bahkan harus bertolak ke Jakarta untuk mendatangi kantor pusat APG demi menuntut penyelesaian haknya. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sebenarnya telah menyepakati skema pelunasan utang secara bertahap.
Berdasarkan dokumen kesepakatan, APG berkomitmen membayar sisa kewajiban dengan cicilan sebesar Rp 100 juta setiap bulannya. Namun, realisasinya kini kembali tersendat.
“Dari total tagihan lebih dari Rp 1,3 miliar, saat ini masih tersisa sekitar Rp 605 juta. Setelah saya datang ke Jakarta, APG sempat membayar Rp 250 juta dan berjanji akan melanjutkan cicilan pada bulan berikutnya. Namun belakangan ini pembayaran kembali macet,” ujar Amanullah.
Amanullah menambahkan, pascapertemuan di Jakarta tersebut, ia tidak tinggal diam. Dirinya mengaku sudah berulang kali menghubungi pihak APG melalui sambungan telepon untuk menagih sisa pembayaran yang menjadi haknya. Sialnya, hingga kini belum ada titik terang maupun kepastian mengenai pelunasan tersebut.
Pihak vendor sangat berharap PT Adhi Persada Gedung dapat segera memenuhi komitmen yang telah disepakati bersama dan melunasi sisa pembayaran tersebut tanpa menunda-nunda lagi.
Upaya Jpost konfirmasi pun telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait di PT Adhi Persada Gedung. Konfirmasi ditujukan kepada Project Manager APG untuk pembangunan Pasar Umum Negara, Agung Priyadi, serta Manager Biro Keuangan APG, Heru Cundoko.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, kedua petinggi proyek tersebut masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan kelancaran pembayaran vendor lokal ini.
