Manokwari — Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat untuk menghadiri peringatan Hari Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat ke-24, yang digelar di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Jumat (21/11/2025).
Dalam lawatan ini, Dirjen Dukcapil turut didampingi oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar beserta jajaran. Kehadiran pimpinan PIAK menegaskan komitmen Dukcapil pusat dalam percepatan transformasi digital layanan administrasi kependudukan, termasuk launching Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Orang Asli Papua (IKD–OAP).
Adapun IKD-OAP tak lain adalah menu khusus di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mendata OAP secara akurat menggunakan pendekatan teknologi digital. Konsep ini muncul dengan tujuan untuk memberikan identitas yang tervalidasi dan akses terhadap layanan publik secara lebih efektif bagi masyarakat asli Papua.
Implementasi IKD yang berlaku secara nasional saat ini adalah sistem yang sama untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa menu atau aplikasi khusus berdasarkan suku atau daerah asal.
Dalam sambutannya, Dirjen Dukcapil menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan wujud nyata dukungan terhadap Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, terutama di wilayah yang geografisnya menantang.
Dirjen Teguh menyatakan Papua Barat menjadi provinsi pertama di Tanah Papua yang menerapkan IKD khusus bagi orang asli Papua. “IKD orang asli Papua Barat bisa menjadi role model untuk semua provinsi di Tanah Papua. Program inovatif tersebut patut diadopsi oleh lima provinsi lainnya,” kata Teguh.
Teguh juga menekankan pengembangan IKD OAP tidak hanya memperkuat layanan administrasi kependudukan yang inklusif, tetapi solusi efektif mengatasi hambatan dalam proses perekaman dan pemutakhiran data.
Keberhasilan Papua Barat mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan geografis dan demografis serupa. “Papua Barat sudah membuktikan bahwa digitalisasi tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Ini momentum penting bagi Indonesia keseluruhan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PIAK, Muhammad Nuh Al Azhar menambahkan, Indonesia kini memasuki fase penting yaitu IKD. Kehadiran IKD merupakan bagian dari ekosistem Digital Public Infrastructure (DPI) yang menempatkan identitas digital sebagai komponen utama yang menghubungkan penduduk dengan berbagai layanan publik maupun layanan berbasis teknologi lainnya.
“Pada tingkat nasional, sampai dengan data yang tercatat pada 4 November 2025, jumlah pengguna IKD mencapai 16.807.143 orang atau setara 8,15% dari total wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Angka ini mencerminkan percepatan adopsi teknologi identitas digital di seluruh Indonesia, meskipun masih memerlukan dorongan kuat di berbagai provinsi termasuk Papua Barat,” kata Nuh.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyambut baik kunjungan Dirjen Dukcapil dan jajarannya.
Dalam kesempatan itu, ia menyatakan, kehadiran pimpinan Dukcapil pusat bersama Direktorat PIAK di Papua Barat pada peringatan Otonomi Khusus ke-24 ini sangat berarti. “Kami berharap kerja sama ini bisa semakin memperkuat pelayanan adminduk bagi masyarakat Papua Barat, terutama di daerah terluar dan terpencil. Data kependudukan yang akurat dan sistem layanan yang modern adalah kunci agar program Otsus bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Gubernur Dominggus.
Gubernur Mandacan juga menggarisbawahi perlunya data OAP yang terpilah dan aktual, untuk mendukung perencanaan program pembangunan dan bantuan sosial yang tepat sasaran. “Kami optimistis bahwa Dukcapil pusat akan terus berkontribusi dalam penguatan sistem data kependudukan di Papua Barat, terutama melalui IKD–OAP,” katanya menambahkan.
Selain menghadiri peringatan Hari Otsus, Dirjen Dukcapil bersama tim dari PIAK menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Papua Barat. Rakor ini adalah momentum penting, bukan hanya bagi Papua Barat, tetapi juga bagi perjalanan Indonesia menuju era transformasi digital kependudukan yang inklusif dan berkeadilan.
Momentum ini menjadi penanda bahwa Papua Barat berada di garis depan inovasi identitas digital nasional.
