Jembrana – Di ruang rapat DPRD Jembrana, Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana menggelar rapat kerja pada Senin (3/3/2025). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, S.Sos., M.H., ini membahas mekanisme baru dalam skema pinjaman daerah tahun 2025, yang akan menggantikan pola dana talangan sebelumnya.
Salah satu keputusan penting dalam rapat ini adalah bahwa seluruh dana pinjaman daerah hanya dapat disalurkan melalui koperasi, yang bertindak sebagai perantara bagi petani dan pelaku usaha kecil. Kebijakan ini diambil untuk memastikan dana tersalurkan dengan lebih tertib dan tepat sasaran. Adapun alokasi anggaran pinjaman daerah tahun 2025 mencapai Rp5,4 miliar, yang akan dialokasikan ke beberapa sektor unggulan:
Rp1,9 miliar untuk pembelian gabah langsung dari petani guna menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan petani lokal.
Rp1,5 miliar dialokasikan untuk mendukung petani kakao dalam meningkatkan produksi dan daya saing komoditas unggulan daerah.
Rp1 miliar untuk pembelian kain tenun dari perajin lokal sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi kreatif.
Rp1 miliar digunakan untuk membeli berbagai produk UMKM guna mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro di Jembrana.
Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada pemahaman yang baik terhadap regulasi yang telah ditetapkan, yakni Peraturan Bupati (Perbup) No. 3 Tahun 2024.
“Kami ingin memastikan bahwa koperasi benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyalurkan dana ini. Jangan sampai ada penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam distribusi yang justru merugikan petani dan pelaku UMKM,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat agar dana yang telah dialokasikan dapat digunakan secara optimal. DPRD Jembrana berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program ini agar benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin program ini hanya sekadar formalitas tanpa hasil yang konkret. Kami akan terus memonitor agar koperasi bekerja sesuai mekanisme yang sudah ditentukan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani dan pelaku usaha kecil,” tambahnya.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam memastikan skema pinjaman daerah tahun 2025 benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Jembrana, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. (*)
