Pasuruan – Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan Dinas Dukcapil dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pasuruan pada Kamis (14/12/2023).
Saat kunjungannya, Dirjen Teguh Setyabudi diterima langsung oleh Wali Kota Pasuruan, H. Saifullah Yusuf, beserta rombongan, termasuk Kepala Dinas Dukcapil Kota Pasuruan, Siti Rochana, dan Plt. Kepala DPMPTSP Kota Pasuruan, Indra Gunawan.
Dirjen Teguh Setyabudi menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan masyarakat yang tengah mengurus keperluan mereka di MPP Kota Pasuruan. Ia mengungkapkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang diberikan di MPP ini.
” Masyarakat merasa senang karena dilayani dengan sangat baik. MPP ini memberikan layanan pemerintah dengan cepat, yang membuat mereka merasakan pengalaman pelayanan yang menyenangkan,” ujar Dirjen Teguh.
Dirjen Teguh Setyabudi juga menyampaikan harapannya agar MPP Kota Pasuruan dapat menuju digitalisasi dalam waktu yang akan datang.
” Saya mengapresiasi dukungan penuh dari Wali Kota Pasuruan terhadap layanan Dinas Dukcapil Kota Pasuruan,” tambahnya.
Dalam peninjauan tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi terkesan dengan ragam layanan yang disediakan di MPP Kota Pasuruan. Totalnya mencapai 125 jenis layanan publik dari 23 instansi yang berbeda.
” Pelayanan di Disdukcapil dan MPP ini bagus, cepat, kantor komprehensif, rapi, dan nyaman. Kuncinya adalah pelayanan yang cepat dan akurat,” ungkap Dirjen Teguh.
Sementara itu, Wali Kota Pasuruan, H. Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa MPP merupakan layanan satu pintu terpadu yang berlokasi strategis di tengah Kota Pasuruan. Gus Ipul menyampaikan kegembiraannya atas kunjungan Dirjen Dukcapil dan menekankan bahwa MPP terus melakukan perbaikan setiap tahunnya untuk mencapai layanan yang prima.
Gus Ipul juga menginformasikan bahwa MPP Kota Pasuruan telah dikunjungi oleh KPK RI, yang memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas SDM dan prosedur layanan.
” KPK memberikan masukan agar kita bisa meningkatkan kualitas SDM dan prosedur layanan, sehingga peluang untuk penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, korupsi bisa kita hindari,” tutur Gus Ipul.
