JAKARTA — Bagaimana Indonesia bisa sampai pada titik memiliki 290 juta data penduduk yang terintegrasi secara nasional? Pertanyaan inilah yang coba dijawab Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi di hadapan delegasi National Social Safety-Nets Coordinating Office (NASSCO) Nigeria, dalam NASSCO Indonesia Study Tour 2026 bertajuk “Strengthening Nigeria-Indonesia Cooperation Through Knowledge Exchange”, di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Teguh tampil sebagai pembicara utama, didampingi Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum. Dalam paparannya, ia mengajak para tamu menengok ke belakang—bahwa transformasi administrasi kependudukan Indonesia bukan proses instan, melainkan perjalanan panjang lebih dari tiga dekade. Dimulai dari sistem manual, lalu Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), penerapan KTP elektronik, hingga kini Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) Indonesia.”Transformasi ini bukan semata digitalisasi dokumen, tetapi membangun ekosistem identitas digital yang mampu mendukung berbagai layanan publik secara aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Teguh.
Angkanya sendiri cukup besar untuk dibayangkan: Berdasar data per 13 Juli 2026, SIAK mengelola sekitar 290,3 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan cakupan perekaman biometrik mencapai 97,47 persen dari penduduk wajib KTP. Data sebesar itu kini menjadi fondasi berbagai layanan pemerintahan maupun sektor swasta di Tanah Air. Semua ini, jelas Teguh, berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menegaskan prinsip “Satu Data Kependudukan untuk Semua Keperluan”—sehingga data kependudukan tak cuma dipakai untuk urusan administrasi semata, tapi juga menopang demokrasi, pelayanan publik, penegakan hukum, perencanaan pembangunan, sampai penyaluran program perlindungan sosial.
Saat ini, ada 7.693 lembaga pengguna yang memanfaatkan data tersebut lewat berbagai mekanisme: web service, web portal, face recognition, hingga IKD, dengan total transaksi verifikasi identitas yang telah menembus lebih dari 20 miliar layanan. Namun yang paling menarik perhatian delegasi Nigeria justru soal bagaimana Indonesia mengaitkan data kependudukan dengan sistem perlindungan sosial.
Teguh menjelaskan, Ditjen Dukcapil mendukung digitalisasi perlindungan sosial lewat pemanfaatan NIK, IKD sebagai Single Sign-On (SSO), serta teknologi face recognition untuk memastikan identitas penerima bantuan benar-benar sesuai. Pendekatan ini terbukti mempercepat verifikasi penerima manfaat secara signifikan, sekaligus menekan potensi duplikasi maupun penyalahgunaan identitas.”Digitalisasi perlindungan sosial harus dibangun di atas identitas yang valid. Ketika identitas seseorang dapat diverifikasi secara akurat, maka bantuan pemerintah akan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Sebagai contoh nyata, Teguh menceritakan kisah sukses piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur—di mana Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) diintegrasikan dengan IKD dan face recognition. Hasilnya cukup mengejutkan: proses verifikasi penerima bantuan yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga 200 hari, kini bisa selesai hanya dalam waktu sekitar satu menit—tanpa mengorbankan inklusivitas bagi masyarakat dengan keterbatasan akses digital.
Program ini sendiri sudah meluas ke 43 kabupaten/kota di 26 provinsi, menjangkau sekitar 38 juta penduduk dengan dukungan sekitar 140 ribu agen pendamping di lapangan. Paparan Dirjen Teguh ini menjadi bagian dari rangkaian International Study Visit on Sustainable Adaptive Social Protection yang dijalani delegasi Nigeria di Indonesia—kunjungan yang sekali lagi menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menjadi rujukan internasional dalam implementasi administrasi kependudukan dan identitas digital.
