JAKARTA — Mulai September mendatang, setiap transaksi di Butik Emas Logam Mulia milik PT ANTAM akan melewati satu lapis verifikasi tambahan: pengecekan identitas lewat Nomor Induk Kependudukan (NIK), langsung ke database Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Langkah ini diresmikan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, di Jakarta, Selasa (14/7/2026). Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dan Direktur Utama PT ANTAM Tbk Untung Budiharto membubuhkan tanda tangan disaksikan sejumlah pejabat penting—mulai dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aminuddin, Direktur Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Hukum MIND ID Firman Santyabudi, Direktur Peningkatan Nilai BUMN, Ketahanan Energi dan Infrastruktur BP BUMN, hingga Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT ANTAM Arini Kasmira. Petunjuk Teknisnya sendiri ditandatangani terpisah oleh Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum bersama GCG & Compliance Division Head PT ANTAM Viola Maulina.
Bagi Teguh, kerja sama ini menegaskan satu prinsip yang selama ini dipegang Dukcapil: Data kependudukan boleh dimanfaatkan siapa saja yang berkepentingan, asal lewat jalur resmi. “Seluruh pemanfaatan data kependudukan dilakukan melalui sistem resmi Ditjen Dukcapil tanpa melibatkan pihak ketiga. Dengan mekanisme tersebut, keamanan data tetap terjaga, setiap akses dapat ditelusuri, dan seluruh aktivitas dapat diaudit secara transparan,” katanya.
Ia menyebut, hingga saat ini, jumlah lembaga yang telah memanfaatkan layanan verifikasi data kependudukan Dukcapil kini mencapai 7.694—angka yang, menurutnya, mencerminkan kepercayaan yang terus tumbuh terhadap data kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik sekaligus ekosistem ekonomi digital nasional.
Dari sisi ANTAM, Untung Budiharto melihat kerja sama ini sebagai penguat dua hal sekaligus: proses know your customer (KYC) berbasis NIK untuk Butik Emas Logam Mulia dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. “Kerja sama pemanfaatan data kependudukan Ditjen Dukcapil memberikan manfaat berkelanjutan, tidak hanya bagi ANTAM, MIND ID, dan Danantara, tetapi juga menjadi bentuk sinergi nyata untuk menghadirkan layanan bisnis yang semakin aman, transparan, dan tepercaya,” ujarnya.
Firman Santyabudi dari MIND ID menambahkan, alasan yang lebih teknis kenapa langkah ini penting: emas adalah komoditas yang rawan disalahgunakan lewat identitas palsu—baik oleh rekanan, vendor, maupun konsumen. Integrasi verifikasi NIK, katanya, memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) sekaligus menutup celah tersebut. “Selain meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, sistem ini juga mempercepat proses verifikasi identitas secara real time sehingga setiap transaksi berlangsung lebih aman dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya.
Sementara itu, dari sudut pandang antikorupsi, Aminuddin dari KPK menilai penandatanganan ini sebagai buah dari proses panjang yang sudah dikawal sejak Oktober 2025. Alasannya sederhana: emas bukan komoditas biasa. “Prosesnya memang tidak singkat, tetapi penandatanganan PKS ini menjadi titik awal implementasi sistem yang sangat strategis. Emas merupakan komoditas bernilai tinggi, sangat likuid, dan mudah dialihkan, sehingga identitas setiap pelaku transaksi harus benar-benar dapat dipastikan,” ujarnya.
Sistem verifikasi NIK dalam transaksi logam mulia ini ditargetkan mulai berjalan optimal pada awal September 2026. Bagi Dukcapil dan ANTAM, langkah ini bukan sekadar soal administrasi — melainkan bagian dari upaya lebih besar membangun tata kelola perdagangan logam mulia yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memberi kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
