JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana menghadapi tantangan berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Hal ini dipicu oleh pemotongan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp99,43 miliar atau 12,5% dari alokasi tahun 2025.
Menurut Sekda Jembrana, I Made Budiasa, penurunan ini merupakan yang tertajam dalam sejarah dana transfer ke Jembrana. Padahal, dana transfer pusat menjadi komponen terbesar, menyumbang 68% dari total pendapatan daerah pada 2025.
“Penurunan ini tidak sesuai dengan proyeksi pada KUA/PPAS 2026 di mana pendapatan transfer pusat diproyeksikan meningkat sebesar 2%,” ujar Budiasa kepada awak media, Kamis (25/9).
Alokasi Penting Dihapus, Layanan Publik Terancam
Budiasa menjelaskan, beberapa alokasi dana transfer yang sangat vital untuk pelayanan dasar masyarakat kini dihilangkan. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pendidikan sebesar Rp31,67 miliar, DAU kesehatan Rp11,59 miliar, DAU untuk gaji dan tunjangan PPPK Rp14,17 miliar, serta insentif fiskal Rp14,65 miliar, semua menjadi nol pada tahun 2026. Selain itu, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya juga turun Rp13,18 miliar.
Kondisi ini, kata Budiasa, akan berdampak langsung pada layanan publik. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpotensi terhambat akibat keterbatasan anggaran. “Kami akan melakukan penyesuaian terhadap postur Rancangan APBD 2026,” tambahnya.
Meskipun menghadapi situasi sulit, Pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk mencari solusi terbaik demi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami masih menunggu arahan dan kebijakan strategis dari Bapak Bupati,” ungkap Budiasa, seraya berharap ada “jurus jitu” untuk menghadapi tantangan ini.
Budiasa juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk menjaga kondusivitas serta memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal.(Sis)
