Jakarta – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terus melangkah maju dalam memberikan penguatan terhadap layanan administrasi kependudukan dan Identitas Digital (IKD). Langkah ini bertujuan mendukung pelayanan yang inklusif sekaligus mengokohkan transformasi digital di Indonesia.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyampaikan hal tersebut dalam rapat hybrid bersama Kementerian PAN-RB dan Bank Dunia yang membahas kegiatan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) untuk mendukung transformasi digital. “Kami ingin menyelaraskan posisi identitas kependudukan digital di dalam ekosistem Digital ID Indonesia dan bagaimana proyek PHLN dapat menyokong inisiatif Digital ID di Indonesia,” ujar Dirjen Teguh Setyabudi di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Target transformasi digital Dukcapil untuk lima tahun ke depan (2023-2027) mencakup cakupan adminduk yang universal, menjadikan IKD sebagai single sign-on pelayanan publik, dompet digital, dan data sharing. Dukcapil juga akan memperkuat data center melalui cybersecurity dan data protection serta menjadikan IKD sebagai platform e-KYC dan proses pelayanan adminduk yang otomatis.
“Diharapkan pada tahun 2030 semua warga negara dan penduduk Indonesia dapat mengakses semua layanan sektor publik dan swasta secara end-to-end online untuk mendukung ekonomi digital sekaligus pemerintahan digital,” tambah Dirjen Dukcapil.
Dalam visi 2030 tersebut, semua layanan dan administrasi pemerintah sepenuhnya otomatis dan terintegrasi, dengan Digital ID dapat digunakan untuk pelayanan fisik dan online di seluruh ASEAN bahkan di seluruh dunia.
Dalam rapat tersebut, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono menambahkan bahwa Dukcapil juga mengoptimalisasi interoperabilitas data pelayanan publik berbasis NIK melalui aplikasi M-SINK atau Monitoring Sistem Integrasi Data Kependudukan. Proyek ini mendukung inisiatif Transformasi Digital Pemerintah Indonesia seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.
Sekjen Kementerian PANRB, Rini Widyantini, mengapresiasi dukungan IKD terhadap Mal Pelayanan Publik Digital. Rini bahkan menyatakan kebahagiaannya karena IKD telah terintegrasi dengan baik ke MPP Digital yang telah diresmikan oleh Wapres KH Ma’ruf Amin. “Dengan MPP digital yang terintegrasi dengan IKD, Indonesia memulai kerja besar untuk menjalankan keterpaduan layanan digital,” jelas Rini Widyantini.
