Jakarta – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, meminta aparaturnya untuk tidak berpikir “business as usual” dalam urusan perencanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Ditjen Dukcapil.
Hal tersebut disampaikan Teguh dalam Rapat Penyusunan Program dan Kegiatan Ditjen Dukcapil Tahun 2024 (Berdasarkan Pagu Indikatif), di Jakarta, Senin (29/5/2023).
“Jangan selalu itu-itu saja, tetapi harus lebih dinamis sesuai dengan kebutuhan,” tandas Teguh.
Teguh mengingatkan, terkait arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang harus diperhatikan Korps Dukcapil. Pertama, perencanaan program dan anggaran harus efektif dan efisien. Kedua, sudahi rapat-rapat yang tidak efektif, cukup rapat di kantor. Ketiga, perhatikan kemanfaatan dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan (outcome and beneficiary).
“Pak Menteri juga meminta kita agar ikut memperhatikan program prioritas nasional khususnya di bidang penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan di 4 daerah otonom baru (DOB) yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, dan juga pertumbuhan ekonomi,” jelas Dirjen Teguh.
Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024, Teguh menyampaikan 5 arahan Mendagri. Pertama, Ditjen Dukcapil harus bisa menjabarkan dan dibreakdown lagi dalam Renja 2024 mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.
“Kita harus mulai berpikir strategis, mulai tahun depan kita harus bersiap untuk RPJMN 2025-2029 hingga 2045. Saya berharap apa saja yang akan kita buat dalam Renja dan Renstra mendatang mengacu pada hal terkini dalam RPJMN sekarang.”
Kedua, Mendagri membolehkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), namun sebisa mungkin ditekan agar tidak revisi berkali-kali. Ketiga, cermati program yang perlu diprioritaskan pada tahun 2024.
Keempat, drop kegiatan yang tidak bermanfaat, dan Kelima: Efektifkan perencanaan anggaran sehingga tidak ada usulan tambahan untuk tahun 2024.
Dirjen Teguh menekankan, dengan skema pembiayaan program dan kegiatan Ditjen Dukcapil yang tercover dari 3 sumber pendanaan, yakni: Rupiah Murni APBN, PNBP dan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) dari Bank Dunia, maka semestinya Ditjen Dukcapil tidak perlu lagi mengajukan anggaran tambahan.
“Untuk tahun 2023 saja, selain menggunakan APBN murni, kita pun sedang mengarah pada pembahasan penggunaan PNBP dan berbagai usulan program kegiatan yang didanai PHLN. “Kita juga sudah harus mempersiapkan ‘overrun’ untuk bermacam pengadaannya,” kata Teguh.
Dirjen Teguh juga mengingatkan bahwa di tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra. Maka ia mendesak seluruh jajaran Ditjen Dukcapil segera melakukan beberapa hal.
Pertama: Lakukan review dan akselerasi setiap program yang mendukung renstra dan optimalisasi pencapaian target. Kedua, susun langkah-langkah strategis setiap target renstra.
Ketiga, memastikan setiap target renstra didukung dengan anggaran. Keempat, sumber pembiayaan Ditjen Dukcapil selain rupiah Murni-APBN juga berasal dari PNBP dan PHLN.
“Untuk itu tolong dilakukan pencermatan secara mendalam dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan agar tidak overlapping. Ini yang penting sekali,” ujarnya berupaya mengingatkan.
Konkretnya, pembiayaan dari PNBP hanya dilakukan untuk mendukung pembiayaan yang sangat urgen, namun belum dianggarkan oleh APBN. Contoh, misalnya untuk penguatan server database. Atau program peningkatan kapasitas SDM, tetapi tidak tercover di APBN.
“Untuk PHLN dari Bank Dunia dari sisi perencanaan kegiatan sudah ada. Ini juga tidak boleh overlapping dengan kegiatan yang dibiayai dari APBN rupiah murni maupun PNBP,” tandasnya.
Teguh pun kembali menekankan, bagi sebagian instansi mungkin akan senang dengan anggaran yang sangat besar. “Tetapi bagi kita di Dukcapil mungkin tidak terlalu. Hanya karena kewajiban kita harus ditopang dengan biaya besar, maka mau tidak mau suka atau tidak suka kita harus tetap semangat mengemban amanah mengelola sekitar Rp2,4 triliun, agar peran dan tupoksi Ditjen Dukcapil,” imbuhnya.
