Tanggamus – Dalam Program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2023 dari pemerintah Kabupaten Tanggamus masih meninggalkan beragam persoalan termasuk upah tukang yang sampai saat ini juga masih banyak yang belum terbayar. Jum’at (24/11/2023).
Rupanya di salah satu Kecamatan Pematang Sawa tepatnya di Pekon Guring, ada beberapa KPM keluhkan ongkos tukang yang sampai saat ini belum juga terbayar oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Ada pendapat salah satu anggota Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Kabupaten Tanggamus Suhaili, ia mengatakan bahwa di Pekon Guring ada dua KPM bedah rumah yang upah tukangnya belum terbayar.
“Mereka sangat mengharapkan agar ongkos tukang yang merupakan masih tanggung jawab pemerintah daerah segera di realisasikan,”Kata Suhaili.
Penjelasan Suhaili bahwa mengenai ongkos tukang belum di bayar berawal ia dapat informasi dari salah satu tukang di daerah pematang Sawa, Namum setelah di konfirmasi ke pihak KPM, mereka membenarkannya.
“Bahkan saya mendapatkan informasi bahwa masih banyak lagi di kecamatan yang lain selain di pematang Sawa yang ongkos tukangnya belum di bayar,”Jelas Suhaili. Lalu Suhaili sangat berharap supaya pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam hal ini dinas mengenai solusi agar haknya para tukang tersebut segera diberikan.
“Saya berharap supaya pemerintah dapat segera mungkin merealisasikan ongkos tukang tersebut,” harapannya.
Melainkan, Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Fraksi PPP, Ahmad Farid, S.E., saat di mintai tanggapan terkait dengan ongkos tukang bedah rumah yang belum terbayar, ia pun meminta agar pemerintah segera membayarnya.
Jikalaupun menurutnya keuangan Kabupaten Tanggamus masih mengalami defisit anggaran, sebab masih ada dana yang lain yang dapat dipindahkan untuk menanggulangi hal tersebut.
“Saya memohon kepada dinas PUPR kabupaten Tanggamus supaya segera membayarkan upah tukang yang belum terealisasikan,”Ujar Farid.
