JAKARTA — Keberhasilan Indonesia membangun sistem administrasi kependudukan (Adminduk) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single source of truth terus mendapat perhatian dunia internasional. Kali ini, Delegasi National Social Safety-Nets Coordinating Office (NASSCO) Nigeria melakukan studi banding ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mempelajari praktik terbaik Indonesia dalam mengintegrasikan data kependudukan, identitas digital, dan sistem perlindungan sosial.
Hal tersebut mengemuka dalam NASSCO Indonesia Study Tour 2026 bertema “Strengthening Nigeria-Indonesia Cooperation Through Knowledge Exchange” yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi hadir sebagai pembicara utama didampingi Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum.
Delegasi NASSCO dipimpin Permanent Secretary Mr. Olubunmi Olusanya, bersama National Coordinator Mrs. Olotu Olufunmilola, serta jajaran Federal Ministry of Humanitarian Affairs and Poverty Reduction Nigeria. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari International Study Visit on Sustainable Adaptive Social Protection untuk mempelajari modernisasi tata kelola data kependudukan dan integrasi perlindungan sosial di Indonesia.
Dalam paparannya, Teguh menerangkan, transformasi administrasi kependudukan Indonesia telah berlangsung secara bertahap selama lebih dari tiga dekade, mulai dari sistem manual, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), penerapan KTP-el, hingga pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang kini menjadi fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) Indonesia. “Transformasi ini bukan semata digitalisasi dokumen, tetapi membangun ekosistem identitas digital yang mampu mendukung berbagai layanan publik secara aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Teguh.
Terkait dengan perhatian utama Delegasi Nigeria, salah satunya adalah bagaimana Indonesia mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem perlindungan sosial, Dirjen menjelaskan sebagai berikut: Ditjen Dukcapil mendukung digitalisasi perlindungan sosial melalui pemanfaatan NIK, IKD sebagai Single Sign-On (SSO), serta teknologi Face Recognition untuk memastikan identitas penerima bantuan benar-benar sesuai. Pendekatan tersebut terbukti mampu mempercepat proses verifikasi penerima manfaat secara signifikan sekaligus menekan potensi duplikasi maupun penyalahgunaan identitas. “Digitalisasi perlindungan sosial harus dibangun di atas identitas yang valid. Ketika identitas seseorang dapat diverifikasi secara akurat, maka bantuan pemerintah akan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” kata Teguh.
Sementara itu, Mrs. Olotu Olufunmilola menjelaskan, pemerintah Nigeria saat ini tengah memperkuat integrasi National Identification Number (NIN) dengan National Social Register (NSR) guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai berhasil membangun ekosistem identitas digital berbasis satu nomor identitas yang terhubung dengan berbagai layanan publik. Karena itu, pengalaman Ditjen Dukcapil menjadi referensi penting bagi Nigeria dalam memperkuat modernisasi sistem perlindungan sosial mereka. “NASSCO ingin mempelajari bagaimana Indonesia membangun integrasi data kependudukan secara real-time, memanfaatkan biometrik untuk verifikasi identitas, sekaligus tetap menjaga keamanan data pribadi,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, kedua negara juga bertukar pengalaman mengenai tata kelola identitas digital, penerapan electronic Know Your Customer (e-KYC), interoperabilitas data antarlembaga, penguatan perlindungan data pribadi, hingga pengembangan DPI yang semakin inklusif.
Direktur IDKN Handayani Ningrum menambahkan, Ditjen Dukcapil terus mengembangkan IKD agar semakin adaptif terhadap kebutuhan layanan digital masa depan, termasuk melalui penguatan interoperabilitas, remote onboarding yang aman, pemanfaatan standar internasional, mekanisme berbagi data berbasis persetujuan pemilik data (consent-based data sharing), serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. “Transformasi identitas digital harus selalu menempatkan keamanan, perlindungan data pribadi, dan kemudahan layanan sebagai satu kesatuan. Melalui kolaborasi internasional seperti ini, kita tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga belajar bersama untuk menghadirkan sistem identitas digital yang semakin inklusif, tepercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Handayani.
Kunjungan Delegasi NASSCO mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menjadi rujukan internasional dalam implementasi administrasi kependudukan, identitas digital, dan integrasi data kependudukan untuk mendukung perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa investasi pada sistem identitas yang kuat bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi transformasi digital pemerintahan yang berkelanjutan.
