Ngawi – Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Ngawi memastikan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026 mulai bergerak. Tahun ini, jumlah bantuan meningkat dibanding tahun sebelumnya, sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Bidang Perumahan Perkim Ngawi, Wahyudi Puruhita, Jumat (8/5/2026), mengatakan proses program kini memasuki tahap survei toko penyedia material.
Tahapan tersebut menjadi bagian awal sebelum pekerjaan fisik dimulai. “Sekarang masih tahap survei toko. Target kami, pengerjaan sudah mulai akhir Mei nanti,” ujar Wahyudi di kantor Perkim Ngawi, mewakili Kepala Dinas Perkim Ngawi, Maftuh Affandi, yang sedang berada di luar kantor.
Pada 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan bantuan RTLH sebanyak 180 unit rumah. Tahun ini jumlahnya naik menjadi 215 unit rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta untuk setiap penerima.
Kenaikan kuota tersebut dinilai menjadi sinyal meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses hunian layak bagi warga kurang mampu, sekaligus mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Program RTLH tahun ini menyasar 43 desa yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi. Pemerintah daerah berharap bantuan stimulan tersebut mampu mendorong percepatan perbaikan kualitas rumah warga secara gotong royong.
Menurut Wahyudi, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat penerima. Bentuk kontribusi itu dapat berupa tenaga kerja, material tambahan, maupun dukungan pembiayaan swadaya.
“Kami berharap ada dukungan dan peran aktif masyarakat, karena program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung program tiga juta rumah dari pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, pelaksanaan program RTLH diharapkan berjalan transparan, tepat sasaran, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Harapan kami tentu pekerjaan berjalan lancar dan bisa dilaksanakan secara transparan serta akuntabel,” pungkasnya. (%)
