Madiun – Penantian panjang kekosongan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun akhirnya berakhir. Hari Wuryanto resmi melantik Sigit Budiarto sebagai Sekda definitif di Pendopo Pendopo Muda Graha, Rabu (29/4/2026).
Jabatan Sekda sebelumnya ditinggalkan Tontro Pahlawanto sejak Desember 2025. Sejak saat itu, posisi strategis tersebut hanya diisi sementara sambil menunggu proses penetapan pejabat definitif.
Tak hanya Sekda, dalam pelantikan itu Bupati juga mengukuhkan dua pejabat lain. Yakni Hermin Indah Palupi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun serta Rejeki Eni Damayanti sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan di instansi yang sama.
Hari menegaskan, seluruh proses pengisian jabatan telah melalui tahapan sesuai aturan. Mulai mekanisme seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama hingga persetujuan dari pemerintah pusat.
“Yang jelas kita tetap harus taat regulasi. Alhamdulillah minggu lalu pencabutannya sudah turun dari Kemendagri, sehingga pelantikan bisa dilaksanakan,” kata Hari.
Menurut dia, keberadaan Sekda definitif sangat penting karena menjadi poros utama jalannya birokrasi daerah. Sekda bukan hanya administrator, tetapi juga pengendali ritme kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sekda itu pimpinan tertinggi ASN di Kabupaten Madiun. Harus jadi teladan, karena kebijakan dan arahannya akan diikuti seluruh ASN,” tegasnya.
Hari berharap, terisinya kursi Sekda akan membuat laju pemerintahan lebih cepat. Terutama dalam pengambilan keputusan serta percepatan realisasi program prioritas daerah.
“Pelayanan publik harus makin baik. Dengan Sekda definitif, eksekusi program akan lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Sigit Budiarto menyatakan siap langsung bekerja. Langkah awal yang akan ditempuh adalah mengonsolidasikan seluruh OPD agar bergerak seirama mendukung visi-misi kepala daerah.
Ia juga menilai tantangan fiskal daerah saat ini menuntut seluruh perangkat daerah lebih kreatif. Karena itu, inovasi disebut menjadi kunci agar pelayanan publik tetap optimal.
“Di tengah keterbatasan anggaran, OPD harus mampu menghadirkan terobosan. Inovasi wajib terus didorong,” katanya.
Sigit memastikan, seluruh program pemerintah daerah pada akhirnya harus berdampak nyata bagi masyarakat.
“Muara seluruh kinerja pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama,” pungkasnya. (%)
