Jembrana – DPRD Kabupaten Jembrana melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) di ruang rapat DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Jembrana, I Made Sabda. Agenda ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah untuk menelaah secara menyeluruh isi LKPJ yang telah disampaikan kepala daerah.
Dalam arahannya, pimpinan rapat menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD yang harus diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
“Rapat kerja ini menjadi momentum untuk mencermati capaian kinerja pemerintah daerah sebelum DPRD memberikan rekomendasi,” ujarnya.
Dari sisi keuangan daerah, pemerintah menyampaikan bahwa realisasi pendapatan tahun 2025 mampu melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut dinilai positif, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan anggaran akibat dinamika ekonomi dan kebijakan nasional.
Namun demikian, dalam pembahasan, anggota Banggar DPRD, I Ketut Suastika, menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai masih terdapat potensi pajak yang belum tergarap secara optimal.
Menurutnya, diperlukan langkah konkret melalui pendataan yang lebih akurat hingga ke tingkat desa serta keterlibatan aktif seluruh OPD. “Optimalisasi PAD harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperbaiki sistem pendataan objek pajak,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyinggung perlunya penyesuaian regulasi daerah guna mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Sorotan lain disampaikan anggota DPRD, Dewa Wiratnadi, yang menilai tingkat kemandirian fiskal Jembrana masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang belum signifikan.
Ia mendorong penerapan sistem digital dalam pemantauan pendapatan daerah agar lebih transparan dan efektif.
Di luar aspek keuangan, DPRD turut menyoroti pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jembrana disebut masih menghadapi kendala anggaran yang berdampak pada ketersediaan obat dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, persoalan infrastruktur seperti penerangan jalan umum (PJU) dan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Rencana efisiensi melalui meterisasi PJU dinilai perlu segera direalisasikan, sementara kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah melebihi kapasitas memerlukan penanganan serius.
Di sektor pendidikan, DPRD meminta agar data masyarakat yang belum bersekolah diverifikasi kembali. Kondisi sarana pendidikan serta kekurangan tenaga kepala sekolah juga menjadi catatan dalam rapat tersebut.
Rapat kerja ini menghasilkan berbagai masukan strategis yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Jembrana Tahun 2025.
Pimpinan rapat menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja ke depan.
“Seluruh hasil pembahasan akan menjadi dasar rekomendasi DPRD agar penyelenggaraan pemerintahan semakin optimal,” pungkasnya. (%)
