Tabanan, nirmedia.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan kembali mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat merealisasikan program digitalisasi seluruh potensi PAD atau pendapatan asli daerah.
Hal ini dikarenakan program digitalisasi menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam temuannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2023. Bahkan, temuan ini sudah untuk kesekian kalinya. Selain itu, program digitalisasi juga penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran PAD.
“Bagaimana (digitalisasi) itu bisa terlaksana dalam rangka mengurangi kebocoran,” kata Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, usai memimpin rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (1/7/2024).
Ia menyebutkan, dorongan agar program digitalisasi PAD terealisasi ini akan ditindaklanjuti lagi dalam rapat kerja bersama Komisi III yang membidangi urusan keuangan. “Nanti akan dirapatkan lagi dalam rapat kerja bersama Komisi III,” katanya.
Di saat yang sama, pihaknya juga memberikan support terhadap upaya pihak eksekutif dalam menempatkan satu ASN di satu desa untuk mendapatkan informasi lebih akurat terkait potensi-potensi PHR (Pajak Hotel dan Restoran).
“Itu paling bagus. Sekarang di tingkat desa satu ASN. Karena apapun yang ada di kabupaten, ujung tombaknya adalah desa. Itu akan mendapatkan informasi dari desa yang lebih optimal lagi,” imbuhnya.
Selain itu, penempatan satu ASN di satu desa juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran bangunan. “Jangan sampai bangunan sudah besar di tempat yang tidak boleh membangun. Sedini mungkin melakukan pencegahan,” tukasnya.
Secara umum, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkab Tabanan selaku pihak eksekutif karena telah mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kesepuluh kalinya.
“Tapi jangan puas dulu kita sudah dapat WTP. Tetap berjuang agar WTP yang diperoleh WTP yang berkualitas. Itu poinnya,” pungkas Dirga. (Ch/nir)
