TABANAN, nirmedia.co – Majelis Desa Adat (MDA) Tabanan berjanji akan meneruskan aspirasi Paiketan Bendesa Adat Se-Kecamatan Kerambitan soal Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa Adat yang belum cair.
MDA Tabanan akan menempuh upaya itu karena kewenangan terkait pencairan BKK Desa Adat ada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA).
Seperti diungkapkan Ketua MDA Tabanan, I Wayan Tontra, pada Senin (27/5). “Kami tidak mengetahui (penyebabnya) karena itu kewenangan Pemprov Bali melalui DPMA,” katanya.
Sejatinya, menurut Tontra, lambatnya pencairan BKK Desa Adat ini sudah diketahui Pemprov Bali. Terlebih persoalan ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat.
Hanya saja, karena kewenangan mengenai pencairan BKK Desa Adat merupakan kewenangan DPMA, MDA Tabanan sama sekali tidak mengetahui kendala apa yang melatari terlambatnya proses pencairan BKK Desa Adat.
“Kami kan hanya sifatnya mengusulkan. Ada rapat seperti itu di Kerambitan, kami sampaikan. Aspirasi sekecil apapun itu kami teruskan ke provinsi,” tegasnya.
Ia memperkirakan, keterlambatan ini disebabkan faktor teknis. Karena sepengetahuannya, pencairan BKK Desa Adat bersifat kolektif. Bila ada satu atau beberapa desa adat yang terlambat menyerahkan SPJ, maka pencairan secara keseluruhan tidak bisa dilakukan,
“Satu SPJ saja belum terkumpul, tidak bisa mencairkan,” ujarnya menduga.
Meski demikian, informasi sementara yang ia peroleh menyebutkan bahwa pencairan BKK Desa Adat ini kemungkinan akan dilakukan pada minggu depan.
“Sesuai informasi yang saya terima, (pencairannya) minggu depan. Kalau tidak salah. Ini baru sebatas informasi awal. Bersabar dulu,” tukasnya. (Ch/nir).
