DENPASAR – Anggota MPR RI, Dr. Wayan Sudirta, kembali mengajak mahasiswa, advokat, aktivis LSM, ormas, hingga tokoh masyarakat di Denpasar untuk aktif mendiskusikan isu-isu kebangsaan paling aktual sekaligus merumuskan solusinya. Hal itu disampaikan Sudirta dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang digelar pada Senin (29/9).
Langkah ini dilakukan guna merespons maraknya fenomena yang memicu rasa pesimisme publik. Di antaranya dugaan korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum yang kini ditangani Kejaksaan Agung, dugaan penyimpangan berupa fasilitas ‘apartemen mewah’ di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang ditemukan Ombudsman RI, hingga Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap pejabat ATR/BPN di Bogor.
“Seakan-akan korupsi tak pernah berhenti dan justru melibatkan kalangan yang seharusnya melayani masyarakat. Praktik pemerasan yang terjadi membuat pengusaha terpaksa menyuap hingga ratusan miliar rupiah, yang pada akhirnya mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas,” ujar Sudirta di hadapan para peserta sosialisasi.
Dalam ruang diskusi tersebut, sejumlah mahasiswa turut menyampaikan deretan sorotan kritis, salah satunya terkait kebijakan Otonomi Daerah dan pemangkasan dana Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) atas nama efisiensi oleh pemerintah pusat. Mahasiswa mengkhawatirkan kebijakan efisiensi ini berujung pada penyentralan kembali (resentralisasi) hak-hak daerah. Tanpa tata kelola dan pengawasan yang ketat, dana hasil efisiensi tersebut justru dikhawatirkan rawan dikorupsi.
Para mahasiswa pun mendesak DPR RI agar lebih lugas memperjuangkan hak-hak daerah, guna mencegah potensi ketegangan akibat perasaan tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Selain soal anggaran, mahasiswa juga menyoroti dampak resentralisasi terhadap kesemrawutan penataan ruang di daerah. Penarikan sejumlah kewenangan perizinan ke pusat, seperti penerapan sistem Online Single Submission (OSS), dinilai kerap menyulitkan daerah dalam mengontrol peruntukan lahan serta mengelola sumber daya alamnya secara ideal.
Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya eksploitasi hutan dan pertambangan tanpa tanggung jawab, yang dinilai memicu bencana banjir di sejumlah wilayah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menanggapi berbagai dinamika dan kegelisahan tersebut, Wayan Sudirta berpesan agar seluruh elemen masyarakat tetap memegang teguh konsensus kebangsaan dan menjaga persatuan Indonesia.
“Meskipun ada keluhan soal pengurangan TKD dan ketimpangan yang memicu ketidakpuasan di daerah, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Masukan serta kritik konstruktif harus terus dilontarkan demi perbaikan tata kelola bangsa ke depan,” pungkasnya.
