Seoul – Tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan (Korsel) pada 27-29 November 2023. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Korsel.
Tim Ditjen Dukcapil dipimpin oleh Direktur Dafdukcapil AS. Tavipiyono, didampingi Kasubdit SIAK Wahyu Widayat, Pranata Komputer (Prakom) Asep T. Firdaus, Eko Sukrisna, dan Subhan Syukri. Di samping Dukcapil, terdapat juga tim dari Bappenas, KemenpanRB dan Kemenkominfo sebagai bagian dari pendampingan dan studi tiru dari Bank Dunia.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan informasi implementasi serta operasional pengelolaan Data Center oleh Pemerintah Metropolitan Kota Seoul,” papar Direktur Tavip.
Pada hari pertama, tim Ditjen Dukcapil mengunjungi Seoul Metropolitan Government (SMG) Data Center. Data Center ini tersertifikasi Tier II dan dikelola serta dimonitoring 24/7 melalui Control Room. Saat ini dirasa perlu ada pengembangan di banyak aspek termasuk pembangunan Data Center baru.
Pada hari kedua, tim Ditjen Dukcapil mengunjungi Electronics and Communication Research Institute (ETRI) di Daejeon, 139 kilometer dari Seoul. Di sini rombongan pemerintah Indonesia mendapatkan wawasan dan informasi implementasi serta operasional Disaster Management di negara Korsel.
Pada hari ketiga, tim Ditjen Dukcapil mengunjungi National Information Society Agency (NIA) untuk mendapatkan wawasan dan informasi implementasi serta Overview dari Korean ID System by KOMSCO. Pada proses bisnis Digital ID Korsel, KOMSCO ditunjuk sebagai sistem hub atau middleware interopabilitas data.
Rombongan pemerintah Indonesia juga berkesempatan untuk mengunjungi Digital Government Hall milik Ministry of Interior and Safety (MOIS) atau “Kemendagri”nya Korsel. Di sini rombongan mendapatkan wawasan dan informasi implementasi serta operasional pelayanan publik digital dengan aplikasi Government24 milik MOIS.
“Sistem ini mengumpulkan informasi tentang 70.000 layanan pemerintah, menyediakan informasi berdasarkan masing-masing daerah, dan memungkinkan pengguna untuk mencari layanan pemerintah berdasarkan siklus hidup dan manfaat yang disesuaikan,” jelas Tavip.
Berdasarkan interkoneksi dengan pemerintah dan pelayanan publik lainnya institusi, sistem ini menawarkan informasi tentang 5.000 jenis layanan, di antaranya 3.000 jenis dapat diterapkan secara online.
“Sistem ini menyediakan berita pemerintah, informasi kebijakan, laporan penelitian, informasi dan statistik hukum yang seringkali dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, tersedia layanan satu atap (kehamilan, persalinan, pengasuhan anak, kematian, dan lainnya) yang memberikan informasi komprehensif,” kata Tavip.
Direktur Tavip mengatakan, kunjungan ini sangat bermanfaat bagi Ditjen Dukcapil untuk mempelajari penerapan SPBE di Korsel. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Kemendagri.
“Ke depan IKD akan mengembangkan proses bisnis yang lebih kurang sama dengan Digital ID Korsel saat ini dimana selain menjadi tanda pengenal digital juga bisa dilakukan proses pelayanan publik di dalam aplikasi yang sama dan terkoneksi dengan penyedia pelayanan publik,” tandas Tavip.
Dengan kolaborasi lintas kementerian dan pendampingan Bank Dunia, kegiatan studi tiru seperti ini akan terus digiatkan untuk mendapatkan sudut pandang implementasi teknis hingga aspek regulasi dan tetap nantinya menyesuaikan pendekatan yang paling baik untuk NKRI. (*)
