MADIUN – DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini berlangsung pada Jumat (11/7/2025) di ruang rapat utama gedung DPRD setempat.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Mujono, rapat dihadiri oleh Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Wakil Bupati, jajaran pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda. Suasana rapat berjalan serius namun kondusif, mencerminkan perhatian bersama terhadap arah kebijakan fiskal daerah.
Dalam forum tersebut, tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum masing-masing. Berbagai masukan disampaikan, mulai dari catatan kritis atas pengalokasian anggaran, efisiensi belanja, hingga evaluasi program prioritas. Fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan penguatan layanan publik di tengah dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah.
Wakil Ketua DPRD Mujono mengatakan, perubahan terhadap struktur APBD merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan dan situasi daerah yang terus berkembang.
“Meski perubahan ini sesuatu yang wajar, kami mencatat adanya sejumlah pertanyaan dan masukan dari fraksi yang perlu dijawab oleh pihak eksekutif. Pemerintah daerah harus memberikan penjelasan yang utuh dan transparan,” ungkap Mujono.
Ia berharap proses pembahasan lanjutan berjalan efisien dan tepat waktu, demi menjaga ritme pembangunan di Kabupaten Madiun.
Sementara itu, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menyambut baik pandangan umum yang disampaikan DPRD. Menurutnya, kritik dan saran dari legislatif menjadi landasan penting untuk menyempurnakan dokumen perubahan anggaran.
“Kami apresiasi seluruh masukan yang disampaikan. Nantinya, tanggapan dari masing-masing fraksi akan kami bahas bersama OPD untuk disusun menjadi jawaban resmi,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan pembahasan ini sesuai jadwal. “InsyaAllah seluruh respons atas pandangan umum fraksi akan kami sampaikan secara resmi pada 16 Juli mendatang,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menandai tahapan strategis dalam proses revisi APBD, dan sekaligus menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk membangun Kabupaten Madiun yang lebih responsif terhadap kebutuhan warganya. (!)
