Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Madiun. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian jawaban Bupati Madiun atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati, para Wakil Ketua DPRD, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, para camat se-Kabupaten Madiun, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati Hari Wuryanto menyampaikan jawaban atas berbagai catatan, kritik, dan masukan dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebelumnya pada Kamis (26/6/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan telah sejalan dengan visi, misi, serta janji politik kepala daerah.
“Pemerintah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra luar negeri, dalam rangka mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, fokus pembangunan daerah saat ini mencakup peningkatan fasilitas pertanian, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan gratis, serta penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Beberapa fraksi dalam rapat tersebut menyampaikan kritik dan saran terkait pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan publik, hingga sistem administrasi keuangan daerah. Menanggapi hal tersebut, Bupati menyampaikan apresiasinya atas masukan yang konstruktif dan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki serta melanjutkan program-program pembangunan.
“Saran dan himbauan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian kami dalam pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati juga memaparkan rencana penguatan sektor perikanan, pertanian, dan peternakan melalui pendekatan modernisasi dan pemanfaatan teknologi. Di samping itu, Pemkab Madiun akan melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang tidak sesuai aturan, serta mendorong promosi aset daerah kepada para investor potensial.
Komitmen pemberdayaan UMKM dan optimalisasi belanja pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Madiun.
“Terima kasih atas sinergi dan dukungan seluruh jajaran DPRD Kabupaten Madiun dalam mewujudkan kemajuan daerah yang kita cintai bersama,” tutup Hari Wuryanto.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. (!)
