Jembrana – Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jembrana, rapat Paripurna penetapan pokok-pokok pikiran hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 digelar pada Senin, (25/8/2025). Sidang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Jembrana, Drs. I Wayan Wardana, didampingi Sekretaris Dewan, I Komang Suparta, S.Sos., M.A.P., serta Kabag Persidangan, Sukri.
Dalam sambutannya, Wardana menegaskan bahwa reses merupakan instrumen penting bagi anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. “Semua masukan yang disampaikan warga sudah dihimpun, dan hari ini kami tetapkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD. Dokumen ini akan menjadi pijakan bersama dalam menyusun arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Usai mendapat persetujuan forum secara aklamasi, Sekretaris DPRD membacakan Keputusan DPRD Jembrana Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025. Dalam keputusan itu ditegaskan bahwa aspirasi masyarakat dari setiap daerah pemilihan akan dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan daerah.
Keputusan tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, mulai dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga Peraturan DPRD Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.
Pimpinan rapat menegaskan kembali bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan komitmen nyata legislatif untuk memastikan aspirasi rakyat benar-benar menjadi landasan pembangunan.
Dengan penetapan tersebut, DPRD Jembrana memastikan hasil reses yang disampaikan masyarakat akan disinergikan dengan pemerintah daerah, sehingga program pembangunan lebih tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (!)
