Kebijakan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi terkait beroperasinya bus di Pulau Kangean, Madura dinilai salah kaprah karena tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat Pulau Kangean tidak butuh bus. Yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan jalan di pulau itu yang rusak parah,” kata Rasyid Nahdliyin, seorang aktivis pemerhati kebijakan pemerintah, Rabu (27/3).
Dia mengatakan pengiriman bus milik DAMRI ke pulau itu, selain kurang dibutuhkan masyarakat, juga kontradiktif dengan kondisi jalan yang tidak layak dilintasi bus jenis itu.
Menurut dia, tertinggalnya pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Pulau Kangean merupakan imbas kebijakan yang salah dari bupati.
Berdasarkan pengamatan yang dia lakukan, salah satu penyebab amburadulnya perbaikan jalan karena ada penambahan dana POKIR sebesar Rp 50 miliar pertahun.
“Kalau dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur di kepulauan, akan lebih bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Akibat anggaran untuk POKIR itu, kata dia, pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas Pemkab Sumenep justru terbengkalai.
Karena itu dia menilai, selama menjabat sebagai bupati, Ahmad Fauzi belum berhasil melakukan perubahan yang positif bagi masyarakat.
“Contoh kegagalannya adalah kebijakan bus ke Pulau Kangean. Pemberian bus bukan solusi transportasi bagi Kangean, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan umum yang baik. Tidak rusak berat seperti sekarang,” katanya. (!)
