Jaga Sinergitas, Pj. Gubernur Prof. Zudan Terima Kunjungan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat

Nirmedia

Keterangan Foto : Jaga Sinergitas, Pj. Gubernur Prof. Zudan Terima Kunjungan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat

Mamuju – Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerima kunjungan sekaligus koordinasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat Marasidin bersama jajaran di Rumah Jabatan Gubenur Sulawesi Barat, Selasa 09 Januari 2024.

Dalam pertemuan, Pj. Gubernur Sulawesi Barat didampingi kepala biro hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Barat Suyuti Marzuki. Turut hadir dari Kemenkumham Sulawesi Barat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Kantor Imigrasi Mamuju dan unsur staf lainnya.

banner 728x250

Dipertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Marasidin menyampaikan apresiasi tentang keberhasilan Sulawesi Barat yang dipimpin Prof. Zudan Arif Fakrulloh selaku Pj. Gubernur Sulawesi Barat dalam mendorong kabupaten peduli HAM di provinsi ke-33 ini.

“Atas keberhasilan itu, Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat akan menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pembina Kabupaten Peduli HAM. Ini dilihat dari lima kabupaten yang mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM,” kata Marasidin.

Salah satu hal yang didiskusikan dalam pertemuan itu tentang kesediaan Pj. Gubernur Sulawesi Barat untuk pelaksanaan pemberian penghargaan yang tentunya akan menghadirkan para bupati yang akan menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Pj. Gubernur Sulawesi Barat.

“Pemberian piagam rencananya akan dirangkaikan pada acara High Level Meeting Inflasi bersama para bupati,” bebernya.

Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik kunjungan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat bersama jajaran.

Pada kesempatan itu, Prof. Zudan menyampaikan dukungan terhadap kelembagaan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat dalam peningkatan kelas lembaga pemasyarakatan Mamuju dan penataan efektifitas kelembagaan.

“Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat harus menjadi organisasi yang semakin presisi dalam melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan pemerintah daerah,” kata Prof. Zudan.

Loading

banner 728x250
banner 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x250