Jembrana – DPRD Kabupaten Jembrana menetapkan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pembahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis melalui Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (12/11/2025).
Rapat berlangsung dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, S.M., bersama Wakil Ketua I, I Made Sabda, S.M., Wakil Ketua II, Drs. I Wayan Wardana, serta Sekretaris Dewan I Komang Suparta, S.Sos., M.AP.
Dalam pembukaannya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi terhadap seluruh anggota yang hadir dan menekankan pentingnya sinergi dalam pembentukan AKD sebagai bagian dari proses legislasi.
“Agenda hari ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Banmus, yang merekomendasikan pembentukan AKD pembahas empat Ranperda strategis. Kita harapkan pembahasan berjalan efektif dan tuntas tepat waktu,” ucapnya.
Hasil rapat Banmus tanggal 10 November 2025 kemudian dibacakan oleh Sekretaris Dewan. Empat Ranperda strategis yang akan dibahas tersebut meliputi:
Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar).
Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dibahas oleh Komisi I.
Ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO, dibahas oleh Komisi II.
Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2045, dibahas oleh Komisi III.
Ketua DPRD menegaskan, penetapan AKD ini merupakan langkah awal dalam memastikan pembahasan setiap Ranperda dilakukan secara mendalam dan sesuai prioritas daerah.
“Empat rancangan perda ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan, ekonomi desa, perlindungan masyarakat, dan penataan wilayah Jembrana untuk dua dekade ke depan,” katanya.
Sebelum keputusan ditetapkan, sejumlah anggota dewan turut memberikan pandangan dan saran agar proses pembahasan di masing-masing komisi dapat berjalan lebih partisipatif dan terarah.
Rapat Paripurna kemudian ditutup dengan ajakan Ketua DPRD kepada seluruh anggota agar tetap solid menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. “Semangat kebersamaan dan tanggung jawab kita di lembaga ini adalah kunci agar setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Jembrana,” tutupnya. (%)
