Jembrana – DPRD Kabupaten Jembrana bersama Pemerintah Kabupaten Jembrana menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Jumat (6/11/2026). Dua Ranperda yang disetujui tersebut yakni Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana mulai pukul 17.00 WITA dipimpin langsung Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, S.M., dan dihadiri Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M., Wakil Bupati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD, dari 35 anggota dewan, termasuk tiga unsur pimpinan, sebanyak 32 orang hadir, sedangkan tiga lainnya tidak hadir dengan keterangan izin. Dengan jumlah kehadiran tersebut, pimpinan rapat menyatakan sidang telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi menjelaskan bahwa rapat telah memasuki Pembicaraan Tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan terhadap dua Ranperda yang sebelumnya melalui serangkaian pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Agenda pengambilan keputusan diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD mengenai pembahasan Ranperda APBD 2027, dilanjutkan laporan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
Ketua DPRD Tekankan Anggaran Harus Berorientasi Pada Kepentingan Masyarakat
Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi menegaskan bahwa pembahasan APBD 2027 merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kebijakan anggaran daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kabupaten Jembrana.
Menurutnya, penyusunan anggaran tidak semestinya hanya berfokus pada besarnya alokasi belanja, tetapi harus memperhatikan efektivitas pelaksanaan program serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Dalam pengantar dan substansi pembahasan yang disampaikan kepada rapat paripurna, Sri Sutharmi menekankan pentingnya kesungguhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh catatan, saran, dan rekomendasi DPRD.
Ia juga mengingatkan bahwa kesinambungan program prioritas dan keterpaduan berbagai sumber pendanaan perlu dijaga agar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan optimal.
“Anggaran daerah hendaknya tidak hanya berorientasi pada besaran alokasi belanja, tetapi juga memperhatikan efektivitas pelaksanaan program dan manfaatnya bagi masyarakat,” demikian penegasan dalam substansi laporan Badan Anggaran yang disampaikan dalam rapat paripurna.
Sri Sutharmi juga menyoroti tantangan perekonomian dan kemampuan keuangan daerah, terutama setelah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut membutuhkan kebijakan anggaran yang lebih cermat, efisien, dan tepat sasaran.
Penguatan sektor-sektor strategis serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan menjaga kesinambungan pembangunan.
Pendapatan Daerah 2027 Diproyeksikan Rp1,30 Triliun
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdapat sejumlah penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam Ranperda APBD 2027.
Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai konsekuensi berkurangnya Transfer ke Daerah yang diterima Kabupaten Jembrana.
Dalam hasil pembahasan, target Pendapatan Daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1.280.160.338.992 disesuaikan menjadi Rp1.303.907.907.616 atau sekitar Rp1,30 triliun.
Sementara itu, Belanja Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp1.432.742.318.256 mengalami penyesuaian menjadi Rp1.340.907.907.616 atau sekitar Rp1,34 triliun.
Adapun Pembiayaan Daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp152.581.979.264 disesuaikan menjadi Rp37 miliar.
Perubahan proyeksi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan bersama karena pemerintah daerah harus menyesuaikan kebutuhan belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Badan Anggaran DPRD berharap kebijakan APBD 2027 tetap mampu mendukung prioritas pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
DPRD Berikan Tiga Rekomendasi Strategis
Selain menyepakati struktur anggaran, DPRD Jembrana melalui Badan Anggaran menyampaikan tiga catatan penting yang diminta menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara lebih efektif dan produktif. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, DPRD meminta pemerintah daerah mengevaluasi kembali alokasi belanja peralatan dan mesin yang masih relatif tinggi. Pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan urgensi, kebutuhan riil perangkat daerah, serta skala prioritas program dan kegiatan.
Dengan evaluasi tersebut, belanja pemerintah diharapkan menjadi lebih proporsional, efisien, dan tepat sasaran.
Ketiga, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap bantuan keuangan melalui APBD untuk menyehatkan RSU Negara.
Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD merekomendasikan pengkajian lebih lanjut melalui rapat kerja intensif antara Komisi III DPRD dengan RSU Negara, Inspektorat, BPKAD, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM.
Pembahasan lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan mendasar serta merumuskan solusi dan langkah penanganan yang tepat bagi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi catatan dalam pembahasan anggaran, tetapi benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Bupati Jembrana beserta jajaran pemerintah daerah.
Lima Peraturan Daerah Lama Masuk Agenda Pencabutan
Selain Ranperda APBD 2027, rapat paripurna juga membahas dan menyetujui Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
Ketua Pansus Ranperda, Hasbil Ma’ani, S.Pd., dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat lima Perda yang menjadi objek pencabutan setelah melalui evaluasi dari aspek normatif maupun implementatif.
Kelima Perda tersebut meliputi:
1. Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kabupaten Jembrana.
2. Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Jembrana.
3. Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
4. Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.
5. Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.
Hasbil menjelaskan bahwa pencabutan kelima Perda tersebut didasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan sejumlah regulasi sudah tidak memiliki relevansi memadai, tidak sepenuhnya selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, maupun tidak lagi memiliki urgensi implementasi yang kuat.
Penataan regulasi tersebut juga merupakan tindak lanjut evaluasi terhadap seluruh Perda Kabupaten Jembrana yang telah dilakukan Bapemperda bersama seluruh kepala perangkat daerah pada tahun 2025.
Dalam proses pembahasannya, Ranperda telah mendapatkan fasilitasi Gubernur Bali melalui Surat Nomor B.37.100.3.2/48068/Bag.II/B.HK tertanggal 12 Oktober 2026.
Hasil fasilitasi tersebut kemudian ditelaah bersama perangkat daerah terkait. Beberapa penyempurnaan dilakukan, meliputi konsideran menimbang, penambahan dasar hukum, serta penyesuaian tata cara penulisan pasal, ayat, angka, huruf, dan frasa dalam batang tubuh Ranperda.
Setelah seluruh tahapan penyempurnaan diselesaikan, Pansus mengusulkan agar Ranperda tersebut disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Bupati Jembrana Sepakati Hasil Pembahasan Bersama DPRD
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M., turut hadir dalam rapat paripurna tersebut dan bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam persetujuan bersama dengan DPRD.
Kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif ini mencerminkan selesainya tahapan pembahasan kedua Ranperda di tingkat DPRD, dengan sejumlah penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam dokumen persetujuan bersama.
Dalam berita acara tersebut ditegaskan bahwa DPRD telah membahas dan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Jembrana.
Pemerintah Kabupaten Jembrana selanjutnya berkewajiban menyampaikan kedua Ranperda kepada Gubernur Bali setelah berita acara ditandatangani untuk menjalani tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan bersama tersebut juga memuat catatan strategis DPRD yang harus menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Bupati Jembrana.
Persetujuan Bersama Ditandatangani Pimpinan DPRD Dan Bupati
Pengambilan keputusan rapat paripurna kemudian ditindaklanjuti dengan pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Jembrana dan Bupati Jembrana.
Berita acara tersebut tercatat dengan Nomor 100.3.2/810/DPRD/2026 dari DPRD Kabupaten Jembrana dan Nomor 100.3.2/1943/HK/SETDA dari Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi, serta Wakil Ketua DPRD I Made Sabda dan Drs. I Wayan Wardana.
Dengan adanya persetujuan bersama ini, kedua Ranperda memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, penataan regulasi yang sesuai perkembangan hukum, serta pembangunan Kabupaten Jembrana yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 kemudian ditutup setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan.
DPRD Kabupaten Jembrana menegaskan semangat pengabdian melalui slogan: Demi Jembrana, Pasti Bisa.(%)
