MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun mulai memperkuat transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus mempercepat pelayanan perlindungan sosial berbasis digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui program stikerisasi rumah keluarga penerima manfaat (KPM) dan peluncuran Perlinsos Digital.
Program yang digagas Dinas Sosial Kabupaten Madiun itu disosialisasikan sekaligus diluncurkan di gedung pertemuan Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun, Kepala Dinas Sosial Supriadi, unsur Kejaksaan, Badan Pusat Statistik (BPS), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriadi mengatakan, sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan mekanisme pemasangan stiker di rumah penerima bansos.
Selain itu, program tersebut diharapkan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial serta membangun komitmen bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
“Harapan kami, kegiatan stikerisasi dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa,” kata Supriadi.
Menurut dia, pemasangan stiker tidak sekadar menjadi penanda rumah penerima bantuan. Ke depan, langkah tersebut juga menjadi instrumen pendukung validasi dan verifikasi data agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tidak terjadi penerimaan ganda, serta lebih mudah diawasi.
Di sisi lain, peluncuran Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital menjadi bagian dari upaya mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesejahteraan sosial.
Supriadi berharap keberadaan agen tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengakses pelayanan perlindungan sosial secara lebih cepat dan mudah.
“Melalui Agen Perlinsos Digital, kami berharap pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat Kabupaten Madiun bisa semakin cepat dan mudah dijangkau,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan mendapatkan perlindungan sosial secara adil dan sesuai kebutuhan.
Menurut dia, bantuan sosial bukan sekadar program pemerintah untuk menyalurkan bantuan, melainkan bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Bantuan sosial bukan hanya sekadar program penyaluran bantuan, tetapi merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Hari.
Dalam kegiatan tersebut, Hari Wuryanto bersama Kepala Dinas Sosial juga melakukan pemasangan stiker secara simbolis di salah satu rumah KPM.
Stiker yang dipasang memuat kode QR, informasi jenis bantuan yang diterima, serta masa berlaku bantuan. Melalui kode tersebut, masyarakat juga diperkenalkan dengan cara mengecek status kepesertaan bansos menggunakan aplikasi Perlinsos Digital.
Pemkab Madiun berharap kombinasi stikerisasi dan pemanfaatan teknologi digital dapat memperkuat keterbukaan informasi, memudahkan pengawasan publik, serta meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial. (%)
