JAKARTA, nirmedia.co – Ancaman Pejuang Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighters/FTF) menjadi perhatian serius di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyelenggarakan webinar regional membahas mekanisme berbagi informasi lintas batas terkait FTF dan anggota keluarga mereka di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Acara ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams dan dipimpin oleh Jack Edward Broome, Associate Counter-Terrorism Officer dari UNODC, pada Rabu (26/06/24).
Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk Sigit Samaptoaji dari Ditjen Dukcapil, Zopfan Aseanata Bayudhita dari Densus 88 Polri, Henry Dayan Dewatto dari Divisi Hubungan Internasional Polri, Rosanna binti Abdul Hadi dari Jaksa Agung Malaysia, Elsa Bernardo dari Biro Imigrasi Filipina, dan Muhamad Affin Bahtiar dari BNPT.
“Webinar ini bertujuan untuk menyatukan pelajaran yang telah dipelajari selama dua tahun proyek dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme berbagi informasi lintas batas,” ujar Jack Edward Broome.
Proyek dua tahun ini didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT) dengan fokus meningkatkan pengetahuan, kapasitas operasional, dan berbagi informasi lintas batas untuk melawan ancaman FTF di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
“UNODC telah berupaya meningkatkan kesadaran dan kapasitas di antara badan intelijen, penegakan hukum, dan peradilan pidana di ketiga negara mengenai mobilisasi, pola perjalanan, dan modus operandi FTF,” tambah Broome.
Sigit Samaptoaji dari Ditjen Dukcapil menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi data kependudukan dalam mencegah terorisme di Indonesia. “Kami terus mendukung upaya ini dengan memastikan bahwa data kependudukan yang kami kelola dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan teroris,” jelas Samaptoaji.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi juga memberikan arahan penting terkait pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung upaya anti-terorisme. “Pemanfaatan data yang akurat dan terverifikasi adalah kunci dalam mendukung keamanan nasional dan mencegah ancaman terorisme. Dukcapil akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan data kependudukan digunakan secara efektif,” ujar Teguh Setyabudi.
Sebagai tindak lanjut, akan diadakan konferensi di Bali yang diikuti dengan pelatihan dasar dan khusus, serta meja bundar untuk mengumpulkan rekomendasi dan masukan mengenai cara meningkatkan Standard Operating Procedure (SOP). Langkah ini diharapkan memperkuat upaya bersama dalam menghadapi ancaman FTF.(An/nir).
