JEMBRANA – Perbaikan sejumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Jembrana mendapat perhatian langsung dari Bupati I Made Kembang Hartawan. Tidak sekadar menerima laporan di ruang kerja, Bupati Kembang turun ke lapangan guna meninjau progres rehabilitasi SD Negeri 2 Banjar Tengah dan SD Negeri 2 Loloan Barat pada Selasa (15/9/2026).
Peninjauan tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Jembrana, serta kepala sekolah dan pengurus komite sekolah setempat. Bupati meninjau secara menyeluruh ruang-ruang kelas yang sedang menjalani proses rehabilitasi fisik.
Dalam kunjungan itu, Bupati Kembang menegaskan standar kualitas pengerjaan bangunan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan jangka panjang peserta didik.
“Untuk atap yang menggunakan baja, harus baja yang bagus, supaya bisa bertahan hingga 30–40 tahun,” ujarnya saat meninjau lokasi.
Selain kondisi fisik bangunan, Bupati Kembang juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik di tengah kekurangan guru yang masih dialami daerah tersebut.
“Kita saat ini kekurangan 258 guru. Jika dibagi rata, setiap sekolah mungkin hanya kekurangan satu orang guru. Namun praktiknya, ada sekolah yang kekurangan dua hingga tiga guru, sementara sekolah lain jumlah gurunya lengkap,” ungkap Bupati Kembang.
Ia menekankan perlunya pemerataan alokasi tenaga pendidik agar beban pembelajaran tidak menumpuk di sekolah tertentu. “Mestinya adil. Di sekolah yang kekurangan guru cukup banyak, kepala sekolah juga harus turun tangan ikut mengajar,” tambahnya.
Sebelum meninjau kedua SD tersebut, pekan lalu Bupati Kembang juga telah melakukan peninjauan langsung progres perbaikan di SD Negeri 1 Dangintukadaya dan SD Negeri 2 Yehembang.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, menjelaskan bahwa program rehabilitasi tahun ini dilaksanakan melalui mekanisme swakelola berbasis program e-revitalisasi pemerintah pusat.
“Tahun ini, satuan pendidikan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mencakup 9 SD, 3 SMP, dan 22 PAUD. Sistemnya berbasis swakelola, di mana pendanaan ditransfer langsung dan dikelola oleh pihak sekolah,” jelas Anom.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa enam SMP susulan masih dalam tahap sosialisasi dan menunggu penerbitan PKS resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk enam SMP susulan ini kami masih menunggu kepastian PKS dari pusat. Mengingat batas waktu pengerjaan fisik ditargetkan selesai pada Desember mendatang, kami berharap PKS bagi sekolah yang telah menjalani sosialisasi dapat segera terbit,” pungkasnya.
