KARANGASEM, Bali — Kejaksaan Negeri Karangasem kini tengah menangani dugaan kasus korupsi pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) hias yang telah menuai apresiasi luas. Kasus yang telah memasuki tahap penyidikan ini disertai penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan nilai anggaran sekitar Rp3 miliar, dan menjadi sorotan pemberitaan sejumlah media di Bali. Pengusutan yang telah memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem tersebut memperoleh perhatian masyarakat serta apresiasi luar biasa dari lembaga pengawas anti-korupsi, Bali Corruption Watch (BCW). Selain memuji kinerja Kejari Karangasem, BCW juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas pencapaiannya dalam pemberantasan korupsi, yang memperoleh simpati masyarakat berkat besarnya nilai kerugian negara yang berhasil dikembalikan selama ini.
Di sisi lain, di tengah apresiasi terhadap kinerja Kejari Karangasem, kinerja Aspidsus Kejaksaan Tinggi Bali yang dipimpin Satria Abdi, S.H., M.H. justru menjadi sorotan. Hal ini bermula dari pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyatakan kekagetannya setelah menerima laporan bahwa jumlah perkara korupsi yang telah ditangani Aspidsus Kejati Bali hanya berjumlah 3 kasus. Hingga saat ini, belum terlihat peningkatan atau perkembangan signifikan atas kinerja tersebut. Pernyataan kekagetan Jaksa Agung disampaikan secara terbuka saat meresmikan sejumlah fasilitas gedung dan peralatan di lingkungan Kejati Bali pada Selasa (16/9/2025). Masyarakat pun berharap, teguran yang disampaikan Jaksa Agung tersebut dapat mendorong Aspidsus Kejati Bali untuk meningkatkan kinerja dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun yang diperoleh melalui hasil pengumpulan informasi intelejen dan pemberitaan media.
Pemberantasan korupsi sejatinya merupakan prioritas dan perhatian seluruh pihak. Bahkan, Presiden Republik Indonesia ke-5 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, dalam berbagai kesempatan senantiasa menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Beliau bahkan tidak segan-segan menyampaikan ancaman akan menindak tegas, termasuk memecat kader-kader yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih pula, pada masa pemerintahan beliau lahir Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian melahirkan lembaga KPK yang telah menunjukkan kinerja dan ketegasannya dalam memberantas korupsi.
Ketua Bali Corruption Watch, Putu Wirata Dwikora, turut menyoroti belum membaiknya kinerja Aspidsus Kejati Bali pasca-teguran yang disampaikan Jaksa Agung atas minimnya penanganan perkara korupsi di wilayah Bali.
“Teguran yang disampaikan oleh Jaksa Agung seharusnya menjadi cambuk sekaligus motivasi bagi Aspidsus untuk meningkatkan kinerja dalam membongkar kasus-kasus korupsi di wilayah Bali, tanpa memandang kedudukan maupun status sosial, serta tidak boleh dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Aspidsus seharusnya tidak lagi ragu-ragu dalam memanggil terlapor maupun terduga tindak pidana korupsi, serta wajah menyampaikan capaian kinerjanya secara terbuka kepada publik. Hal ini diperlukan sebagai bukti nyata adanya komitmen dalam mewujudkan harapan yang disampaikan oleh Jaksa Agung dan Ibu Megawati Soekarnoputri terkait pemberantasan korupsi. Janganlah menyalahkan masyarakat apabila timbul prasangka bahwa sejumlah kasus tertentu yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemampuan keuangan justru diselesaikan secara diam-diam dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Putu Wirata Dwikora.
“Pada kesempatan ini, kami pun kembali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja-kinerja yang telah ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung beserta seluruh jajarannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Masih banyak jaksa yang senantiasa bekerja dengan baik, jujur, serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengungkap dan mengusut perkara korupsi. Salah satunya tercermin dari kinerja yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Negeri Karangasem,” tambah Putu Wirata Dwikora.
