MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun mulai melakukan penandaan rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos). Sebanyak 50.934 rumah menjadi sasaran pemasangan stiker identitas yang memuat keterangan penerima bantuan. Program dengan anggaran Rp395 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 itu ditargetkan selesai pada akhir Desember mendatang.
Pemasangan perdana dilaksanakan di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Senin (9/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan transparansi penyaluran bansos sekaligus mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai status penerima bantuan.
Bupati Madiun Hari Wuryanto secara simbolis menyerahkan stiker kepada Camat Kebonsari untuk selanjutnya didistribusikan ke desa-desa. Dalam kegiatan tersebut, bupati juga turun langsung memasang stiker di salah satu rumah penerima manfaat.
Pelaksanaan program melibatkan pemerintah desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Hari Wuryanto mengatakan, pemasangan identitas berdasarkan nama dan alamat atau by name by address penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai warga yang tercatat sebagai penerima bansos.
Menurut dia, keterbukaan tersebut diharapkan dapat mengurangi prasangka maupun anggapan yang keliru terkait penyaluran bantuan. Sebab, orang yang terlihat mengambil bantuan belum tentu merupakan penerima yang namanya tercantum dalam data pemerintah.
“Dengan adanya stiker ini, masyarakat bisa mengetahui secara jelas siapa yang memang tercatat sebagai penerima bantuan. Jangan sampai muncul prasangka hanya karena melihat seseorang mengambil bantuan, padahal bisa jadi dia hanya diminta mengambilkan milik orang lain,” ujar Hari.
Selain transparansi, bupati yang akrab disapa Mas Hari Wur itu juga menekankan pentingnya kesadaran penerima bansos untuk melakukan graduasi atau mengundurkan diri dari daftar penerima ketika kondisi ekonominya sudah membaik.
Dia berharap bantuan pemerintah tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak terjadi ketergantungan terhadap program perlindungan sosial.
“Kalau kondisi ekonomi sudah mampu dan kebutuhan hidup bisa dipenuhi sendiri, seharusnya ada kesadaran untuk keluar dari daftar penerima. Dengan begitu, bantuan bisa dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” katanya.
Meski demikian, Hari mengingatkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Warga yang sebelumnya tidak masuk kategori penerima bansos, termasuk kelompok desil 5 atau 6, tetap berpeluang membutuhkan perlindungan sosial apabila mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Karena itu, dia meminta pemerintah desa memastikan pemasangan stiker dilakukan sesuai data dan melalui pendekatan yang humanis. Kepala desa juga diminta mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan ataupun pemanfaatan program untuk kepentingan pribadi.
Program stikerisasi terhadap 50.934 rumah penerima bansos tersebut mendapat pengawalan dari Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Seluruh proses pemasangan ditargetkan rampung hingga akhir Desember 2026.
Pemkab Madiun berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari pembenahan tata kelola bantuan sosial. Namun, akurasi penyaluran tetap membutuhkan pemutakhiran data dan verifikasi kondisi ekonomi masyarakat secara berkala agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak. (%)
