MADIUN – Bupati Madiun H. Hari Wuryanto melantik 105 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, Rabu (4/11/2026). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha tersebut menjadi bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus pengisian sejumlah posisi yang selama ini kosong.
Dari 105 pejabat yang dilantik, sebanyak enam orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), 48 Pejabat Administrator, dan 51 Pejabat Pengawas.
Enam pejabat JPTP yang dilantik yakni Indra Setyawan, M.Si., S.E. sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Heru Kuncoro, S.Sos., M.Si. sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; serta Paryoto, S.P. sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Selanjutnya, Muhamad Zahrowi, AP., M.H. menjabat Asisten Administrasi Umum; Yohanes Cahyono, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; serta Kus Hendrawan, S.H., M.Si., M.M. sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro.
Sementara itu, 48 Pejabat Administrator mengisi sejumlah posisi strategis, di antaranya camat, sekretaris dinas dan badan, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Direktur RSUD Caruban, serta kepala bidang.
Adapun 51 Pejabat Pengawas ditempatkan pada jabatan kepala subbagian, kepala seksi, lurah Bangunsari dan Mlilir, serta sekretaris kelurahan.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Seluruh proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Memang ada beberapa jabatan yang harus kita isi. Alhamdulillah, prosedurnya sudah mendapatkan persetujuan dari BKN sehingga hari ini bisa kita laksanakan pelantikannya. Kita juga sudah melakukan asesmen untuk jabatan pimpinan tinggi pratama sejak beberapa waktu lalu, dan persetujuannya baru turun sekarang,” ujar Hari seusai pelantikan.
Dia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menerapkan filosofi kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara, yakni Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani.
Menurut Hari, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan, membangun semangat kebersamaan, serta memberikan dukungan kepada bawahannya agar dapat mengembangkan potensi dan bekerja secara maksimal.
Dia juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kebersamaan dalam organisasi pemerintahan. Dengan koordinasi yang baik, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan berjalan optimal.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu melahirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BPBD Diusulkan Naik Status
Di sisi lain, Pemkab Madiun masih menyiapkan pengisian sejumlah jabatan yang kosong. Salah satu agenda yang tengah diusulkan kepada pemerintah pusat adalah peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari eselon III menjadi eselon II.
Hari mengatakan, peningkatan status tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Madiun.
Selain penguatan kelembagaan, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan kantor BPBD yang lebih representatif. Lokasi kantor baru tersebut akan dipertimbangkan berada di kawasan pusat Kota Caruban untuk memudahkan koordinasi lintas wilayah.
Menurut dia, Kabupaten Madiun memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, mulai dari tanah longsor hingga banjir. Karena itu, penguatan kelembagaan dan koordinasi diperlukan agar langkah antisipasi serta penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.
Rencana pembangunan kantor baru tersebut juga akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terutama kondisi Transfer ke Daerah (TKD).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto menyampaikan, pemerintah daerah berencana membuka seleksi. (%)
