Magetan – Sejumlah rekomendasi strategis disampaikan anggota legislatif kepada Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian keputusan DPRD terkait rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magetan Tahun 2025, Kamis (7/5/2026), di ruang rapat paripurna DPRD setempat.
Mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi catatan penting legislatif untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
Di tengah bergulirnya kasus pokok pikiran (pokir) yang tengah menjadi perhatian publik, DPRD Magetan menegaskan aktivitas kelembagaan dan fungsi pengawasan tetap berjalan normal. Legislator memastikan pelayanan terhadap masyarakat serta pengawalan program pembangunan daerah tidak terganggu.
Plt Ketua DPRD Magetan Suyatno mengatakan, legislatif saat ini tetap fokus mengawal program pembangunan daerah dalam APBD Tahun 2026, termasuk sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui penggalian PAD.
“Karena tupoksi dewan salah satu adalah pengawasan maka dari itu komisi tetap melakukan pengawasan sesuai bidang tugas masing-masing,” tegas Suyatno.
Ia menambahkan, seluruh alat kelengkapan dewan tetap bekerja sebagaimana mestinya untuk memastikan roda pemerintahan daerah berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, paripurna istimewa tersebut merupakan bagian dari mekanisme evaluasi tahunan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berharap rekomendasi yang disampaikan mampu menjadi pijakan perbaikan tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Magetan.
“DPRD tetap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (%)
