Jembrana, Nirmedia – DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 pada Senin (5/2/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, ini dihadiri oleh Wakil Ketua I, I Made Sabda, serta Wakil Ketua II, I Wayan Wardana.
Agenda utama dalam sidang tersebut adalah penyampaian dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun Anggaran 2024. Sri Sutharmi menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fokus pada Evaluasi dan Pengawasan
DPRD Jembrana menyoroti pentingnya evaluasi terhadap LKPJ sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Sri Sutharmi menyatakan bahwa DPRD akan menelaah secara mendalam setiap aspek laporan guna memastikan keselarasan dengan regulasi serta kepentingan masyarakat.
“Kami akan mengkaji secara detail isi LKPJ ini. DPRD berkomitmen untuk memberikan rekomendasi konstruktif demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan,” ujarnya.
Dalam pemaparan LKPJ, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp1,23 triliun atau 96,94% dari target Rp1,27 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp184,78 miliar dan pendapatan transfer Rp1,05 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp1,18 triliun atau 88,18% dari anggaran Rp1,34 triliun, mencakup berbagai pos belanja, termasuk belanja operasi dan belanja modal.
DPRD Dorong Sinergi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
Menanggapi laporan tersebut, DPRD Jembrana menegaskan bahwa peran legislatif bukan hanya sebagai mitra eksekutif, tetapi juga sebagai pengawas untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Wakil Ketua DPRD, I Made Sabda, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembangunan.
“Kami mengapresiasi capaian yang telah diraih, tetapi evaluasi tetap diperlukan. DPRD akan memberikan masukan agar kebijakan yang diambil ke depan lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar I Made Sabda.
Setelah pemaparan, dokumen LKPJ diserahkan kepada anggota DPRD Jembrana, I Ketut Suastika Yasa, untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi. DPRD diharapkan dapat menyusun rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
