Mamuju – Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulawesi Barat) Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Barat mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 minggu pertama Januari 2024 secara virtual, bertempat di ruang rapat kantor sementara Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 03 Januari 2024.
Adapun TPID Sulawesi Barat yang hadir yakni, Inspektur Inspektorat M. Natsir, Kepala Bappeda Junda Maulana, Kepala BPKPD Amujib, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Waris Bestari dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Masriadi Nadi Atjo yang juga selaku Sekretaris TPID Sulawesi Barat.
Dipusatkan di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin Mendagri RI Tito Karnavian. Dalam arahannya, menyampaikan saat ini pertumbuhan ekonomi berada pada posisi 50 terendah dari 185 negera dan Sulawesi Barat termasuk daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diatas nasional sebesar 7,5%.
Menurut data BPS Pada Desember 2023, Inflasi Nasional sebesar 0,41% (mtm) lebih tinggi dibandingan dengan Inflasi Bulan November 2023 0,38% (mtm), namun lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi pada bulan Desember Tahun 2022 dimana Inflasi Desember yakni 2,61% (yoy). Inflasi yang terjadi di bulan Desember 2023 dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,07%, adapun komoditas yang paling utama menyebabkan terjadinya Inflasi adalah cabai merah, bawang merah, tomat, beras, telur ayam ras dan cabai rawit.
Provinsi dengan Inflasi tertinggi Year On Year adalah Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta,Bengkulu Banten dan NTB. Sedangkan 10 Provinsi dengan Inflasi Terendah yakni Aceh, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, NTT, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Pada Desember 2023 Sulawesi Barat mengalami Inflasi sebesar 1,82% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Desember 2022 sebesar 4,85% (yoy) dan berada di posisi ke 3 secara nasional, dan jika dibandingkan dengan Month to Month Inflasi Sulawesi Barat lebih rendah 0,14% dari 0,28% pada November 2023.
Dalam kesempatan ini juga Mendagri RI menghimbau kepada para kepala daerah untuk senantiasa melakukan koordinasi antar TPID baik pusat maupun daerah, mengintensifkan kegiatan pasar murah, pemberian subsidi dan penyaluran bantuan tunai ataupun non tunai, senantiasa menjaga pendistribusian penyaluran beras, gula pasir dan minyak goreng untuk menjaga pasokan di daerah yang defisit, secara rutin melakukan survey dan pemantauan terhadap perkembangan harga pangan dan melakukan percepatan gerakan tanam komoditi yang sesuai dengan kondisi daerah.
Kepala Biro Ekbang Setda Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, capaian pengendalian inflasi Sulawesi Barat sebesar 1,82% dan masuk kategori 3 terbaik nasional dan selama tahun 2023 setiap bulannya Sulawesi Barat berada di posisi 10 terbaik nasional dalam pengendalian inflasi tidak lepas dari petunjuk dan kerja keras Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
“Capaian ini tidak lepas dari petunjuk dan kerja keras Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat, yang juga sangat berperan aktif dalam memberikan solusi pengendalian inflasi di provinsi ini. Salah satu upaya konkrit yang kita lakukan dengan menindaklanjuti arahan bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat adalah melaksanakan pasar murah setiap hari Senin dan Selasa serta juga monitoring harga pasar setiap hari Jumat ditiap pekannya,” ucapnya.
